Rekrutmen Pengurus NU Dibahas di Pesantren Al-Falah, Bandung

474

IMG20140518132154Cicalengka, 18/05/2014. Bertempat di Pesantren Al-Qur’an Al-Falah II yang lokasinya terletak di perbukitan Nagreg, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar acara Seminar Pra Munas & Konbes Nahdlatul Ulama. Di tempat yang sangat nyaman, dengan udara yang segar karena ternetralkan rerimbunan pohon-pohon, memang merupakan lokasi yang tepat untuk menggelar acara yang membutuhkan ketenangan akal fikiran. Dengan mengusung tema “Ahlul Halli wal `Aqdi”, para pembentang makalah, rombongan pengurus PBNU, bergantian mempresentasikan materi yang sarat dengan referensi-referensi klasik. Diskusi tentang sistem rekrutmen pemimpin di NU ini digelar sebagai persiapan menjelang Munas dan Konbes NU 2014.

Walau digelar dengan sangat mendadak, namun minimnya persiapan panitia, ternyata tidak sampai mengurangi suksesnya pelaksanaan acara tersebut. Dari pusat, hadir Katib Aam PBNU KH Malik Madani, Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin, Mustasyar PBNU KH Hafid Utsman, dan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU KH Arwani Faisal.

Kiai Malik Madani menjelaskan, konsep ahlul halli wal aqdi diwacanakan kembali sebagai alternatif konsep cara pemilihan pemimpin di lingkungan NU setelah mencermati perjalanan muktamar dan  konferensi di tingkat cabang dan wilayah selama ini.IMG20140518142510
“Pihak syuriyah mencatat ada sesuatu yang salah dalam sistem rekrutmen pengurus dalam organisasi kita ini, yang jika tidak kita benahi akan merugikan jam’iyah NU dan Nahdliyin secara umum,” ujarnya saat membuka seminar.
Potensi Risywah Siyasiyah

Menurut kiai kelahiran Madura ini, praktik pemilihan Rais ‘Am dan Ketua Umum NU yang diterapkan saat ini, tidak berbeda dari sistem rekrutmen ketua yang terjadi dalam partai politik. Melalui aturan satu orang satu suara (one man one vote), berpotensi besar untuk memunculkan jual beli suara, yang sejatinya itu bentuk lain dari Risywah yang sudah sepatutnya dihindari. Meski memang ada sebagian yang menganggap itu bagian dari shadaqah siyasiyah, namun beliau cenderung lebih menilainya sebagai risywah siyasiyah.
“Kita ini organisasi sosial keagamaan, bukan hizbun siyasiyun (partai politik), maka seharusnya kita menggunakan sistem rekrutmen pemimpin yang berbeda,” tutur Kiai Malik.
Kiai Malik menggambarkan, ahlul halli wal aqdi dapat direalisasikan, misalnya, dengan cara meminta masing-masing dari 33 pengurus wilayah NU tiga usulan nama yang dipercaya memilih pemimpin, sehingga akan terkumpul 99 suara. Ke-99 usulan nama ini akan disaring kembali atas dasar suara terbanyak, hingga mengerucut kepada hanya sembilan nama saja.
“Nah, sembilan nama inilah, sesuai dengan jumlah bintang NU, yang akan menjadi ahlul ikhtiyar atau ahlul halli wal aqdi,” terangnya.
Sistem pemilihan yang mirip dengan ahlul halli wal aqdi, tambah Kiai Malik, pernah diterapkan pada Muktamar di Situbondo pada 1984. “Waktu itu <span”>ar-rijalul mukhtarun (sekelompok ulama yang terpilih) memilih KH Ahmad Shiddiq sebagai rais aam, dan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) sebagai ketua tanfidhiyah,” katanya.
Ahlul halli wal aqdi akan menjadi salah satu materi pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2014 di Pesantren al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, 13-15 Juni mendatang. Kesepakatan dalam Munas-Konbes tersebut akan dibawa pada forum Muktamar Ke-33 NU, 2015 nanti.

Sementara itu, KH Hafid Utsman, dalam sambutannya, menyampaikan berbagai istilah yang dilempar para ulama dalam menggambarkan sebuah tim formatur yang akan memilih para pengurus dalam sebuah organisasi. Disamping dikenal dengan sebutan ahlul halli wal ‘aqdi, namun tidak sedikit para ulama yang mengambil istilah lain, seperti ahlul ikhtiyar, ahlul imam, atau ahlul `aqdi wal halli.

“Menurut hemat saya, yang lebih tepat adalah istilah ahlul `aqdi wal halli, karena mereka ini awalnya membentuk kemudian melengserkan pengurus organisasi,” Demikian pungkas Kyai Hafid.

Kemudian KH. Ahmad Ishomuddin, seolah menjawab pernyataan Kyai Hafid, mengungkapkan Alasan penggunaan istilah ahlul halli wal `aqdi, didahulukan halli dari pada `aqdi, karena lebih mudah diucapkan dan sudah maklum.

Namun menurutnya, istilah ahlul halli wal `aqdi sekarang ini sudah digunakan oleh kelompok lain yang keras mengusung konsep kilafah. Oleh karenanya, beliau lebih memilih istilah yang digunakan oleh Ibnu `Abidin, yaitu ahlur ra’y wat tadbir.

Adapun KH. Arwani Faishal, beliau menjelaskan meskipun terdapat istilah Ahlul Ikhtiyar, namun pada dasarnya itu bukanlah sebuah nomenklatur, melainkan identitas pekerjaan dari para ahlul `aqdi. Dan prinsif cara kerjanya adalah musyawarah, bukanlah voting.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here