Pembukaan Mukerwil PWNU Jawa Barat

577

Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PWNU Jawa Barat ke 12 yang dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu 29 s.d 30 Desember 2012 di Pondok Pesantren Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dengan thema “Memperteguh Ajaran Ahli Sunnah wal Jama’ah Dalam Membangun Masyarakat Jawa Barat Yang Muttamaddin” diikuti oleh semua perwakilan PCNU kota dan kabupaten se Jawa Barat.

Pada pembukaan Mukerwil yang dimulai pada pukul 21.00 dan diakhiri pada pukul 00.15 ini Ketua PWNU Jawa Barat Dr. H. Eman menyatakan bahwa agenda  Mukerwil  adalah membahas internal organisai PWNU Jabar demi perbaikan dan kemajuan organisasi. Mukerwil kali ini juga membahas masalah-masalah yang muncul di masyarakat, agar  NU bisa memberikan solusi dan jawaban tehadap masalah yang sedang dihadapi masyarakat sehingga eksistensi NU sebagai rahmatan lil ‘alamin dirasakan oleh masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan, yang bermaksud maju kembali dalam Pilgub Jabar 2013 – 2018, dalam sambutannya mengucapkan selamat melaksanakan Mukerwil kepada PWNU Jabar dan PCNU kota/kabupaten se Jawa Barat semoga Mukerwil bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan bangsa dan negara, khususnya masyarakat Jawa Barat.

Sebagai makhluk Allah yang paling baik, kita harus bisa menciptakan keseimbangan dunia dan akhirat. Kaum Muslimin ini harus berada dalam kehidupan yang sejahtera dalam situasi yang aman dan tentram sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan khusu’ untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak.

Bapak Gubernur menambahkan bahwa untuk mewujudkan kondisi itu semua posisi pemegang kebijakan di negara ini harus dipegang oleh kaum santri, sekarang ini era santri, sudah ada Gubernur  dari golongan santri, dan itu harus dilanjutkan katanya sambil tertawa, Menteri sudah ada dari santri, seperti Prof. M Nuh yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  dan  insya Allah Presiden pun akan dari golongan santri agar meraih keseimbangan tadi sambil melirik ke pak Mahfudz MD, Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga menghadiri kegiatan ini. Pak Mahfudz MD yang memang sedang ramai dibicarakan untuk dicalonkan dalam Pilpres 2014 ini  hanya tersenyum saja mendengarnya.

Sambutan selanjutnya, dari Prof. M. Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa kita harus bersyukur menjadi bangsa Indonesia, tidak semua orang ditakdirkan menjadi bangsa Indonesia. Keberadaan Indonesia yang mempunyai alam Indah dengan penduduk yang bermacam-macam suku dan beberapa agama yang jadi anutan masyarakatnya. Beberapa bangsa tertarik untuk menguasai tanah air Indonesia sejak dahulu sampai sekarang.

Dan harus ditafakuri kenapa rakyat Indonesia penduduknya mayoritas umat Muslim dan mayoritas Muslim itu mayoritas Nahdlatul Ulama, pasti Allah SWT. mempunyai maksud tertentu atau ada rahasiah yang sangat besar yang patut kita syukuri. Keberadaan NU di tanah air Indonesia menjadi rahmat bagi ke aneka ragaman suku dan agama.

Dalam realita kehidupan ada tiga istilah; yang besar tapi maknanya kecil, yang kecil tapi maknanya besar, dan yang kecil  maknanya kecil serta yang besar mempunyai makna besar. Oleh karena NU  besar maka maknanya harus besar. Agar hal itu bisa tercapai maka harus  melalui gerakan, sebagaimana dilakukan para pendiri negara ini ketika merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Oleh karena itu,  NU harus melakukan gerakan intelektualitas sebagaimana salah satu pilar munculnya Nahdlatul Ulama yaitu Tasywirul Afkar (Gerakan Intelektualitas).

Pada akhir sambutannya, Prof. M. Nuh menyatakan bahwa NU harus jadi “rumah kita” bukan “rumah saya”, NU menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan penganut agama yang berbeda. Dan agar hal itu bisa terjadi intinya pendidikan karena pendidikan bisa mencerdaskan bangsa.

Sambutan terakhir diberikan oleh Prof. Dr. Mahfudz MD ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Mahfudz mengatakan, kalau bangsa ini ingin maju harus taat dan melaksanakan konstitusi. Prinsip ini dipegang teguh oleh Pak Mahfudz, karena  diilhami oleh sikap Gus Dur pada tahun 2001. Ketika Gus Dur sebagai Presiden akan diberi memorandum ke 2 oleh DPR RI dalam masalah “Bulog Gate” dan “Brunai Gate” padahal realita hukum yang ada saat itu, pengadilan sudah menyatakan Gus Dur tidak telibat dalam masalah itu. Tetapi gerakan politik menggiring Gus Dur untuk lengser dari kursi presiden. Menurut   Mahfudz, melihat kondisi itu, Dia bersama Khofifah dan Alwi Shihab mencoba mencari jalan keluar dari masalah itu dengan menemui beberapa petinggi partai. Jawaban dari para petinggi parpol saat itu, mereka siap  tidak melanjutkan memorandum dengan syarat Presiden melakukan resafel kabinet, dengan calon  menteri sesuai usulan partai-partai.

Ketika usulan para petinggi partai  disampaikan kepada Gus Dur, Gus Dur menjawab, reshuffle kabinet akan dilakukan dengan Menteri yang diusulkan oleh Gus Dur sebagai Presiden. Sebab, jika calon Menteri diusulkan oleh petinggi partai maka itu tidak sesuai dengan konstitusi, karena sistem pemerintahan kita adalah presidentil, sehingga para mentri harus diangkat oleh Presiden bukan oleh partai.

Saat lobi politik dengan partai politik  mentok dan memorandum terus bergulir kemudian ada tokoh-tokoh pergerakan yang siap mem backup Presiden dan akan mengirim ratusan ribu orang untuk mengamankan kursi presiden dengan mengepung gedung DPR dengan syarat  Presiden mengeluarkan Dekrit mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Oleh Mahfudz usulan inipun disampaikan kepada Gus Dur, dengan ditambahkan bahwa fakta di lapangan Presiden harus memilih antara mengeluarkan Dekrit memberlakukan syariah Islam atau lengser.

Gus Dur tetap tidak bergeming, Gus Dur memilih dilengserkan dari kursi presiden dari pada menghianati para pendiri negara ini dan melanggar konstitusi. Kata Gus Dur, Dalam perjuangan untuk kebenaran kita tidak boleh dipengaruhi oleh fakta di lapangan, tapi kita harus membuat fakta yang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Sikap Gus Dur itu mempengaruhi sikap Mahfudz MD, jika kita ingin menjadi negarawan yang baik harus taat pada konstitusi, bangsa beradab adalah bangsa yang menegakan konstitusi, bukan yang melanggar konstitusi. Konstitusi yang berlaku di NKRI tidak bertentangan dengan syariat Islam, coba bandingkan dengan Piagam Madinah. Negara harus mengatur dan menjamin setiap pemeluk agama bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan tenang.

Terakhir, Prof. Mahfudz MD mengatakan bahwa NU ini besar sehingga punya hak untuk besar. Untuk itu, orang NU harus mengambil peran besar di negara ini, agar negara ini menjadi negara besar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here