Pembekalan Wakil Bupati H. Deden Rumaji di ToT Kader Penggerak NU Angkatan VI

359
Wakil Bupati, Sekretaris PCNU Kab.Bandung
Sekretaris PCNU, Wakil Bupati Kab.Bandung
Di sela-sela kesibukannya menjalankan amanah sebagai Wakil Bupati Bandung, H. Deden Rumaji, S.Sos. pada hari Sabtu, 29 Maret 2014 membekali para kader Penggerak Nahdlatul Ulama angkatan VI dengan memaparkan kondisi Kabupaten Bandung sebagai bekal para kader NU mengembangkan ajaran Islam Ahlussunah wal Jama’ah di Kab. Bandung.

Peserta ToT angkatan VI
Peserta ToT angkatan VI
Menurut Wakil Bupati, Kabupaten Bandung yang berpenduduk sekitar 3.300.000 jiwa ini mempunyai luas tanah sekitar 176.000 hektar, termasuk di dalamnya 76.000 hektar lahan kritis yang tak terurus. Berbagai potensi dan masalah ada di Kabupaten Bandung, Kabupaten yang mempunyai wilayah terluas di Pulau Jawa ini.
Ada 5 (lima) masalah yang dipaparkan oleh Wakil Bupati tentang kondisi Kabupaten Bandung ini:
1. Lingkungan Hidup:
Sebenarnya, Wilayah Kabupaten Bandung termasuk daerah yang kaya raya dan mempunyai peran penting di daerah Jawa dan Sumatera. Kabupaten Bandung mempunyai tidak kurang dari 7 sumber mata air panas, sumber tenaga uap, serta sumber mata air yang bisa diambil manfaatnya untuk PAD Kab. Bandung. Potensi-potensi sumber alam tadi bisa dimanfaatkan untuk objek wisata, dan yang paling penting air dan panas bumi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung  dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik yang digunakan bukan saja untuk masyarakat Kabupaten Bandung tapi untuk seluruh Jawa, Madura dan Sumatera sehingga jika oleh masyarakat Kabupaten Bandung diberhentikan beberapa jam aliran listriknya maka berapa milyar kerugian yang dialami oleh penduduk Jawa, Madura dan Sumatera.
Hasil dari potensi alam ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung, termasuk hasil dari CSR perusahaan yang mengelola sumber panas dan sumber air yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik.
Perkebunan yang terhampar luas di wilayah Kabupaten Bandung bisa menghasilkan teh dan kopi dengan kualitas baik yang produknya diekspor, tentu dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga dalam negeri. Tidak kurang dari 25.000 ton kopi diekspor ke luar negeri. Belum hasil sayur mayur yang dihasilkan Kabupaten Bandung ini mensuplai ke Pasar Induk di Bandung dan Jakarta. Jika hasil panen di Kabupaten Bandung  gagal maka harga sayuran akan meroket tinggi, begitu pula jika Kabupaten Bandung hasil panennya berlimpah maka harga sayuran akan menurun. Hal itu membuktikan betapa Kabupaten Bandung ini mempengaruhi roda perekonomian di Pula Jawa ini.
Belum lagi masih adanya potensi 76.000 hektar tanah terlantar yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Jika lahan itu dibuka dan dimanfaatkan dengan ditanami berbagai sayuran atau pohon kayu akan menambah hasil perkebunan, pertanian dan sayuran yang akan menambah PAD Kabupaten Bandung.
Disamping berbagai potensi yang ada, Kabupaten Bandung juga mempunyai masalah-masalah lingkungan hidup yang harus segera diselesaikan seperti masalah banjir, longsor, limbah dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan pabrik-pabrik.
Penduduk Kabupaten Bandung setiap harinya menghasilkan 5.700 kubik sampah, sementara pemda Kab. Bandung hanya bisa mengelola 500 kubik sampah saja setiap harinya, sehingga sampah yang tidak dikelola berada di jalanan, selokan dan sungai. Yang akhirnya membawa kepada banjir yang menyangsarakan masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri.
Untuk itu, Wakil Bupati mengharapkan kader NU  bisa mensosialisasikan dan
PCNU dan peserta ToT angkatan VI
PCNU dan peserta ToT angkatan VI
membumikan ajaran Islam “Kebersihan sebagian dari iman” agar sedikit masalah tentang sampah yang bisa mengakibatkan banjir dan menyengsarakan masyarakat bisa sedikit teratasi. Kader harus bisa menyadarkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke selokan yang akan mengakibatkan gorong-gorong  tersumbat oleh sampah yang dibuang masyarakat.
2.Infrastruktur
Menurut Wakil Bupati, infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Bandung cukup mengkhawatirkan karena 65% kondisinya rusak. Insya Allah tahun 2014 ini akan diperbaiki sehingga kondisi jalannya “:mantap”. Hanya saja, perbaikan jalan ini agak terganggu dengan kondisi drainase Kab. Bandung yang tidak baik sehingga air dari selokan tumpah ke  jalan yang mengakibatkan jalan cepat rusak. Oleh karena itu, perbaikan jalan dilakukan dengan betonisasi agar tidak cepat rusak. Dan tentu saja harus segera dibarengi dengan pembenahan drainase.
Pemerintah Kabupaten Bandung juga membenahi kantor pemerintahan dan gedung sekolah, agar kelihatan berwibawa dan bisa berfungsi dengan baik. Sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa optimal dan kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik.
Masalah lain yang dihadapi Pemda Kab. Bandung adalah terminal dan pasar tumpah. Keberadaan teminal dan pasar di wilayah Kabupaten Bandung sering mandatangkan masalah yang cukup mengganggu masyarakat dan laju ekonomi. Angkutan umum yang berhenti sembarangan, tempat parkir yang tidak memadai, pedagang yang menggelar dagangannya sembarangan mengikabatkan macet, dan tentu saja masalah sampah yang menumpuk di sekita pasar menyebarkan bau yang menyengat dan penyakit.
3. Kependudukan
Dengan jumlah penduduk yang padat sekitar 3,3 juta jiwa maka Kabupaten Bandung menghadapi masalah rawan pangan dan kemiskinan. Data yang ada sekarang penduduk Kabupaten Bandung yang digolongkan miskin sekitar 7%, tapi jika melihat di lapangan mungkin bisa mencapai 20% lebih. Untuk itu, Wakil Bupati berharap para kader NU bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bandung dengan semangat dan optimis menghadapi kehidupan yang akan datang, tinggalkan jauh-jauh kemalasan. Bangkitkan semangat berwiraswasta, “Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah”.
4. Penegakan Hukum.
Masih lemahnya penegakan hukum di negara Indonesia ini mengakibatkan pelanggaran yang dilakukan  sebagian masyarakat mengakibatkan kerugian sebagian masyarakat lain, pelanggar hukum masih leluasa melenggang karena merasa kesalahannya menguntungkan dirinya dan tidak ada tindakan hukum yang diterimanya.  Hal ini juga melanda Kabupaten Bandung. Pelanggaran terhadap Perda masih terjadi, seperti bangunan yang tidak berizin, pemanfaatan tanah serapan air untuk perumahan, pendirian super market dan lain sebagainya.
Pelanggaran ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kecemburuan sosial. Dikhawatirkan ini akan mengakibatkan bentrokan antar masyarakat yang merasa dirugikan. Untuk itu, diharapkan masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung dalam penegakan hukum ini, demi terciptanya kondisi yang stabil di Kabupaten Bandung.
5. Aparatur Pemerintahan
Terbatasnya jumlah aparatur pemerintahan di Kecamatan dan desa mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakatpun jadi terbatas. Satpol PP di tingkat kecamatan hanya ada satu orang, tingkat Kabupaten ada 90 orang. Jadi, bagaimana Pemda bisa menegakan aturan dan mengawasi pelanggaran yang terjadi dengan jumlah aparatur yang terbatas.
Wakil Bupati menegaskan bahwa potensi Kabupaten Bandung harus dimanfaatkan untuk hal-hal positif yang bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bandung sementara kekurangan dan kelemahannya harus dicari soulusinya dan diselesaikan bersama-sama antar pemerintah dan masyarakat. “Sabilulungan” adalah motto yang diusung pemerintahan Kabupaten Bandung dalam menyelesaikan masalah yang ada. Wakil Bupatipun menambahkan agar kader NU bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam Ashlussunah wal Jama’ah dalam rangka amar ma’ruf nahyi munkar, tentu saja demi kebaikan masyarakat Nahdlatul Ulama khususnya, dan masyarakat Kabupaten Bandung umumnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here