PEDOMAN BERPOLITIK WARGA NU

110

Sebenarnya, sudah lama kita dibuat bingung oleh hasil Pilkada di berbagai kabupaten dan provinsi di tanah air tercinta ini. Sulit mencari hasil “hajat politik” yang mulus tanpa protes dari pihak yang tidak menang, karena dilangsungkan dengan bersih tanpa money politik, pengerahan PNS, pemanfaatan kekuasaan dan intrik politik lainnya. Hanya, karena negara Indonesia negara hukum, maka ketidak puasan itu dibawa ke jalur hukum diselesaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga yang kalah akhirnya menerima, ada yang ikhlas ada juga yang menggerutu.

Kejadian itu kita terima dan kita anggap sebagai arena demokrasi yang sedang dijalani di Indonesia. Hanya, ketika ternyata Lembaga Hukum tertinggi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi, tempat terakhir orang mencari keadilan karena dianggap lembaga yang bersih dari intervensi dan intrik, ternyata keputusannya dipengaruhi oleh uang dan intrik maka hancur pula harapan bisa melihat demokrasi bisa berjalan dengan baik di tanah tercinta ini.

Jika memperhatikan perkembangan kehidupan sosial dan politik di kalangan kawan-kawan sendiri kaum Nahdliyyin, saya melihat adanya perubahan sikap dan perilaku kemasyarakatan yang seringkali membawa dampak buruk dalam pergaulan dan nama Nahdlatul Ulama.

Dampaknya yang paling mendasar dari sisi tujuan jam’iyyah, ialah bukan saja warga NU tidak dapat memberi pengaruh positif terhadap pergaulan hidup masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara; bahkan acap kali justru menjadi gangguan dan hambatan.

Warga NU yang konon merupakan mayoritas umat Islam (Sebagaimana umat Islam merupakan mayoritas warga negara Indonesia), tampak seperti tidak pernah membaca atau memahami Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah saw. dan pedoman-pedoman Jam’iyahnya. Hal ini bisa dilihat dari perilaku mereka dalam bermasyarakat dan berpolitik. Kita hampir tidak bisa melihat ciri khas mereka sebagai umatan wasathan dan khaira ummatin.

Untuk itu, saya mencoba mengangkat kembali Keputusan Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Krapyak Yogyakarta sekedar membuka dan menyegarkan kembali ingatan kawan-kawan yang akan terjun dalam dunia politik pada tahun 2014 nanti agar tidak terlalu jauh keluar dari rel yang telah diberikan oleh para ulama NU, yaitu:

  1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
  2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat
  3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
  4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
  6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaq al-karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunah wal Jama’ah
  7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalil apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
  8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
  9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyatukan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here