NU itu Organisasi Legal, Berbadan Hukum! Seluruhnya Sampai ke Akar-akarnya

8

imagesSekitar seminggu ke belakang, PCNU Kab. Bandung sedikit disibukkan dengan keharusan membuat Yayasan sebagai badan hukum yang menaungi organisasi PCNU. Hal tersebut sangat diperlukan, terutama ketika akan mendapatkan dana hibah yang prosedur penyalurannya sangat ketat. Pejabat eksekutif di daerah seakan paranoid dengan penyaluran dana hibah yang tidak sedikit menyebabkan pejabat-pejabat sebelumnya tersandung masalah hukum.
Namun akhirnya pembentukan Yayasan tersebut, yang dalam prosesnya lumayan ribet dan memerlukan dana yang tidak sedikit, urung dilakukan dengan munculnya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, perihal Penjelasan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Badan Hukum.
Surat edaran tersebut bernomor 450.7/1003/POLPUM, tertanggal 10 Maret 2016, yang ditandatangani Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarno, menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri no 900, dan Surat Ketua Umum PBNU No 370 tentang Dana Hibah kepada Struktur dan Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama di daerah.
Ada tiga poin penting.

  1. NU sebagai organisasi yang berdiri sejak sebelum Kemerdekaan RI, dan konsisten mempertahankan NKRI, tetap diakui keberadaannya dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai ketentuan UU.
  2. NU telah resmi mendapatkan legalitas badan hukum dari pemerintah sejak 6 Februari 1930.
  3. NU telah memiliki badan hukum dan tidak perlu mendaftar ulang kepada pemerintah dan pemerintah daerah, begitu juga badan otonom (banom), di bawah organisasi NU sehingga dapat diberi hibah sesuai ketentan peraturan perundang-undangan.

Surat edaran Kementerian Dalam Negeri tersebut menjadi lampiran dalam Nota Dinas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, untuk disampaikan kepada para Kepala Daerah se-Indonesia.
Dengan adanya surat edaran tersebut, NU di daerah-daerah, termasuk seluruh badan otonomnya yang berjumlah 14, tidak perlu lagi membuat badan hukum tersendiri. Cukup dengan BHPNU yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU 119.AH.01.08.TAHUN 2013.
IMG-20160312-WA0002
IMG-20160312-WA0001

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here