Mahar (mas kawin) adalah merupakan konsekuensi dari sebuah perkawinan, ia bukan syarat sah apalagi rukun dari perkawinan. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa mahar, tetap dihukumi sah, sebagaimana diluluskannya perkawinan tanpa mahar antara Abû Thalhah al Anshariy dengan Ummu Sulaym oleh Rasûlullâh SAW.

Konsep Tafwîdl

Selanjutnya, dalam hukum perkawinan, dikenal konsep al Tafwîdl (menyerahkan urusan mahar). Dalam kitab al Umm, V/68., Imâm al Syâfi`iy telah menyinggung permasalahan ini, kemudian dibahas lebih lanjut oleh Imâm al Mâwardiy (w. 450 H) dalam kitabnya al Hawiy al Kabîr, XII/97-114., kemudian oleh Imâm al Haramayn (w. 478 H) dalam kitabnya, Nihâyah al Mathlab, XIII/98-123., beliau mengistilahkannya dengan ta`riyyah al nikâh `an al mahar (menanggalkan mahar dalam perkawinan).

Secara umum, al Tafwîdl terbagi ke dalam dua kategori, yaitu tafwîdl al bud`iy dan tafwîdl al mahar. Yang dimaksud dengan tafwîdl al bud`iy adalah perkawinan tanpa mahar, sebagaimana telah disinggung di awal pembahasan, sedangkan yang dimaksud dengan  tafwîdl al mahar adalah perkawinan dengan memakai mahar, namun tidak disebutkan jenis dan ukurannya dalam akad, atau dengan memakai mahar yang tidak sah. Adapun ketidakabsahan mahar tersebut bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu karena maharnya tidak jelas, seperti ucapan wali: “Saya kawinkan kamu dengan mahar terserah kamu”., atau karena menggunakan mahar yang dihukumi haram, seperti mahar dengan arak atau dengan anjing, dsb.

Ketentuan hukum untuk kasus tafwîdl ini, perkawinannya dinilai sah dan berkekuatan hukum (tsâbit), namun untuk masalah maharnya terdapat perbedaan aturan. Untuk tafwîdl al mahar, maka maharnya harus dibayar namun karena tidak disebutkan jenis dan ukurannya dalam akad atau karena mahar tersebut tidak sah, maka mahar yang harus dibayar itu adalah menggunakan mahar mitsil, yaitu mahar yang ukurannya disesuaikan dengan mahar sudaranya yang telah lebih dulu kawin. Jika saja terjadi talak qabla dukhûl (sebelum persenggamaan), maka mantan suaminya wajib membayar setengah mahar mitsil, tanpa perlu membayar mut`ah (uang kompensasi perceraian). Sedangkan jika suaminya meninggal, maka mahar mitsil wajib dibayarkan seluruhnya.

Nikah Tafwîdl

Ketika disebut istilah Nikah Tafwîdl, maka yang dimaksud adalah tafwîdl dalam kategori tafwîdl al bud`iy, yaitu perkawinan yang diselenggarakan dengan tanpa memakai mahar. Secara teori, jika dilihat dari aspek siapa yang memiliki inisiatif pembebasan mahar tersebut, maka tafwîdl al bud`iy ini dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu tafwîdl al bud`iy atas inisiatif wanita itu sendiri (selanjutnya disebut mufawwidlah), dengan contoh ungkapan: “Kawinkanlah saya walaupun tanpa mahar”, dan yang kedua atas inisiatif wali (selanjutnya disebut mufawwadlah), seperti ungkapan si wali: “Aku kawinkan kamu dengan tanpa mahar”. Sekali lagi status hukum dari perkawinan tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

Secara hukum asal, dengan adanya nikah tafwîdl, si suami tidak memiliki kewajiban membayar mahar dengan akad nikahnya tersebut, karena memang jelas disebutkan “tanpa mahar”, namun meski demikian, mahar tetap wajib dibayarkan jika setelahnya terjadi persenggamaan. Adapun besaran maharnya adalah dengan mahar mitsil, sebab pada waktu akad tidak terjadi penyebutan mahar yang akan dibayarkan. Namun jika terjadi talak qabla dukhûl (sebelum persenggamaan), maka mantan suaminya tidak wajib membayar mahar, namun diwajibkan memberi mut`ah (uang kompensasi perceraian). Sedangkan jika suaminya meninggal, maka ada dua pendapat Imâm al Syâfi`iy, yang kesatu mewajibkan membayar mahar mitsil, sesuai dengan pendapat Imâm Hanafiy, dan pendapat yang kedua sesuai pendapat Imâm Mâlik, sama sekali tidak mewajibkan membayar mahar.

Jadi dalam hal ini, kewajiban pembayaran mahar oleh suami kepada istrinya, bukan timbul karena adanya akad nikah, sebagaimana halnya perkawinan biasa, namun timbulnya itu karena adanya persenggamaan (wathi’), dengan logika si suami wajib memberi ganti rugi atas “pemanfaatan” (maaf) kelamin istrinya.

Penetapan Tuntutan Mahar

Sebelumnya telah disebutkan bahwa dengan adanya nikah tafwîdl, maka suami “untuk sementara” terbebas dari kewajiban pembayaran mahar. Namun jika saja pasca akad nikah si istri atau si wali berubah pikiran ingin mendapatkan mahar, maka mereka bisa menuntutnya secara baik-baik, atau berdasarkan paksaan melalui kuasa Hakim. Nah, setelah ada kesepakatan atau setelah adanya putusan Hakim untuk pembayaran mahar, maka si suami diwajibkan membayar mahar sesuai dengan apa yang tertuang dalam kesepakatan atau dalam putusan tersebut, tidak lagi dengan mahar mitsil.

Nikah Tafwîdl Inisiatif Wali

Dalam konteks nikah tafwîdl inisiatif wanita yang bersangkutan, maka relatif tidak ada masalah. Namun kemudian akan muncul masalah turunan bila inisiatif tersebut muncul dari wali. Sebab akan ada dua kemungkinan untuk kasus tersebut, yaitu: pertama, jika saja yang menjadi walinya itu adalah adalah wali dari jajaran kelompok yang tidak memiliki wewenang mengawinkan tanpa izin (selain bapak nisbat kepada anak perawan, atau bapak serta wali-wali lainnya nisbat kepada janda); kedua jika yang menjadi walinya adalah wali mujbir (bapak nisbat kepada anak perawannya).

Untuk kasus pertama, bilamana wali mengawinkan dengan tanpa izin terhadap perkawinan dan pen-tafwîdl-an, maka hukum perkawinannya adalah batal. Namun bila wali mendapat izin terhadap perkawinan tetapi tidakk untuk pen-tafwîdl-an, maka hukum perkawinannya adalah sah, sedangkan pen-tafwîdl-annya batal, dan si suami dibebani kewajiban mahar mitsil.

Kemudian untuk kasus kedua, bila wali mengawinkan tanpa izin terhadap perkawinan dan juga pen-tafwîdl-an, maka hukum perkawinannya sah, namun mengenai hukum keabsahan pen-tafwîdl-an terdapat dua pendapat, yang menilai sah dan yang menilai tidak.

Bandung, 15 Februari 2012

Harry Yuniardi
(Ketua PC LTN NU Kab. Bandung)

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.