Setelah lama ditunggu, akhirnya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat masa khidmat 2011-2016 akan melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah pada hari Sabtu dan Minggu 29 dan 30 Desember 2012 di Pondok Pesantren Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Tentu, dengan berbagai agenda kegiatan dan kepentingan.

Akan tetapi pada tulisan ini, kami hanya akan menyoroti materi yang berkaitan dengan bahtsul masail. Dengan maksud agar para calon peserta Mukerwil bisa mengetahui materi yang akan dibahas dan mempersiapkan diri dengan membaca referensi yang berkaitan dengan materi itu. Agar hasil pembahasan akhir nanti dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiyah.

Sidang bahstul masail nanti dibagai kepada 3 komisi, yaitu :

  1. Komisi Waqi’iyah
  2. Komisi Mawdlu’iyah
  3. Komisi Qanuniyah


Di sini, kami akan menyampaikan materi bahtsul masail tiap komisi sebagai berikut :
–         KOMISI WAQI`IYAH

  1.     Hukum Operasi Caesar Bukan Karena Darurat

Deskripsi Masalah

Dulu operasi caesar dilakukan hanya untuk menyelamatkan bayi dari rahim ibunya yang meninggal saat akan melahirkan atau ketika ibu hamil meninggal dunia sedangkan bayinya menunjuk tanda-tanda kehidupan. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di dunia kedokteran kini operasi caesar tidak hanya dilakukan pada ibu yang sudah meninggal saja tapi bisa dilakukan pada ibu yang masih hidup. Sehingga dengan demikian, kemajuan dunia kedokteran tersebut membawa hal positif terutama bagi jenis-jenis persalinan bermasalah, sehingga dapat menyelamatkan baik bayi dan ibunya sekaligus. Persalinan-persalinan bermasalah tersebut seperti ibu mengalami kondisi panggul sempit, bayi besar, letak bayi sungsang, kondisi gawat janin, ibu memiliki masalah kesehatan serius, seperti herpes genital, hipertensi, placenta previa, terjadi banyaknya perdarahan, indikasi adanya tumor di rahim dll. Jadi, operasi caesar hanya dilakukan kepada kondisi persalinan-persalinan bermasalah.

Namun seiring perkembangan jaman juga, kini operasi cesar banyak menawarkan hal-hal yang “menggiurkan” bagi ibu hamil, seperti bisa memilih tanggal kelahiran bayi sesuai tanggal hoki, dianggap tidak mengalami rasa sakit, dan tidak merusak organ intim perempuan, proses tidak terlalu lama antara 45 menit – 1,5 jam, ibu tidak merasa kecapean karena tidak perlu mengejan. Sehingga dengan hal-hal tersebut banyak ibu hamil berbondong-bondong menginginkan melahirkan dengan operasi caesar.

 Kondisi itulah yang kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimanakah hukum operasi caesar dalam melahirkan, bukan karena darurat tapi untuk kepentingan dan keringanan tadi?

 
2. Hukum Pernikahan Yang Disertai Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Yang Berlaku
Deskripsi Masalah

Materi ini perlu dibahas, karena  kasus-kasus yang menimpa beberapa pejabat publik di negara ini. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan merupakan hasil kompromi politik melalui perdebatan yang cukup panjang. Oleh karena itu, bisa dimengerti apabila rumusan dalam Undang-undang itu terkadang menggunakan bahasa yang akomodatif karena didorong keinginan untuk menampung semua aspirasi yang muncul. Akibatnya ada kesan bertentangan antara satu ayat dengan ayat lain. Pasal 2 ayat 1, misalnya, menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dialkukan menurut hukum masing-masing agama dan perpercayaannya itu.” Sementara pada pasal 2 ayat 2 menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Selain itu, berkenaan dengan laki-laki yang akan mempunyai istri lebih dari satu wajib memperoleh izin dari Pengadilan, sebagaimana dijelaskan pada  pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahuin 1974. Ayat-ayat tersebut menimbulkan ketidakjelasan status pada kasus pernikahan yang sudah memenuhi ketentuan dalam agama masing-masing, tapi tidak dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku dan pada kasus poligami yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan. Jawaban yang sering muncul dalam menghadapi kedua kasus tersebut adalah bahwa pernikahannya sah, tapi tidak memiliki kekuatan hukum (positif). Jawaban seperti ini masih tetap menyimpan potensi persengketaan di kemudian hari, sebagaimana yang terungkap dalam berbagai kasus yang muncul di Pengadilan. Jawaban seperi ini juga tidak memiliki sentuhan spiritual dari perspektif fiqh atau hukum Islam. Akibatnya apabila dilihat dari perspektif fiqh masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang melahirkan beragam jawaban.

Untuk itu, timbulah pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum nikah/perkawinan yang tidak dicatat menurut perundang-perundangan yang berlaku (nikah siri atau di bawah tangan) menurut pandangan NU?
  2. Bagaimana hukum nikah dengan istri kedua dan seterusnya pada kasus poligami yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama?

3. Hukum Mengenakan Pakaian Sutera Bagi Laki-Laki
Deskripsi Masalah

Keharaman sutera bagi laki-laki telah menjadi pengetahuan hampir seluruh masyarakat Muslim, baik kalangan yang terpelajar maupun kalangan awam. Akan tetapi secara umum mereka cenderung menyukai pakaian sutera atau yang mengandung bahan sutera, terutama baju dan sarung. Berbagai jenis sarung diberi label sutera, kopiah juga diberi label sutera. Demikian juga baju batik, dari yang murah sampai yang mahal. Kondisi ini cukup membuat masyarakat Muslim bertanya-tanya, sehingga munculah pertanyaan:

  1. Bagaimanakah hukum mengenakan pakaian yang terbuat dari kain sutera?
  2. Apakah kain sarung Samarinda (BHS) yang dikenakan oleh kaum Nahdliyyin itu sutera atau bukan?

4. Mengkaji Ulang Keharusan Adanya Mahram Bagi Wanita Dalam Menunaikan Ibadah Haji
Deskripsi Masalah

            Keharusan seorang perempuan bepergian harus ditemani oleh mahramnya telah difahami sejak lama, karena  Rasulullah saw. dalam sebuah Hadits melarang seorang perempuan bepergian kecuali disertai dengan mahramnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم )

Hadis tersebut berlaku umum, dalam semua jenis perjalanan. Perjalanan untuk menunaikan ibadah haji sangat jauh dan sangat lama. Selain itu Pemerintah Saudi mensyaratkan secara ketat adanya mahram bagi jamaah haji perempuan, kecuali yang berumur di atas 45 tahun.

Bagi umat Islam Indonesia, khususnya, keharusan tersebut terkadang tidak dapat dipenuhi karena faktor biaya. Selain itu, larangan tersebut tentu beralasan (ada `illatnya), yaitu dikhawatirkan keamanannya, baik harta, jiwa, maupun kehormatannya. Sementara itu kondisi keamanan perjalanan pada masa Rasulullah Saw. dan masa sekarang sangat jauh berbeda. Sekarang, perjalanan ibadah haji melalui persyaratan administrasi cukup ketat dan biaya-biaya tambahan selain biaya transportasi dan konsumsi untuk keperluan manajerial yang dapat menjamin keamanan dan keselamatan setiap jamaah haji, baik laki-laki maupun perempuan.

Oleh karena itu,  keharusan adanya mahram bagi perempuan dalam menunaikan haji pada masa sekarang perlu dikaji ulang, dengan pertanyaan;

1. Bagaimanakah petunjuk hadis tentang pelarangan perempuan bepergian tanpa disertai mahram dan apakah `illat pelarangannya?

2. Bagaimanakah hukum bepergian untuk menunaikan ibadah haji tanpa disertai mahramnya, khususnya bagi perempuan Indonesia, pada masa sekarang?

 
5. Minta-Minta Atas Nama Pembangunan Masjid, Madrasah, Dan Pondok Pesantren Terus-Menerus.
Deskripsi Masalah

Shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang pahalanya tidak terputus meskipun orang yang bersedekah telah meninggal. Hal ini suka dijadikan propaganda bagi para panitia pembangunan sarana ibadah, terutama milik umum seperti masjid, madraswah, dan pondok pesantren. Untuk itu tidak sedikit panitia mencari dana dan sumbangan dengan menugaskan sebanyak-banyaknya “sukarelawan” untuk membawa proposal kepada seluruh dermawan sampai keluar daerah. Salah satu teknik “sukarelawan” itu adalah menggunakan mobil yang dilengkapi pengeras suara menelusuri komplek dan perkampungan guna meminta sumbangan. Bukan rahasia lagi bahwa untuk memotivasi para sukarelawan itu panitia akan memberikan “upah” secara proporsional, umumnya 20 % dari hasil pendapatannya.

Sementara itu Rasulullah Saw. sangat membenci umatnya meminta-meminta dan mengharamkannya kecuali bagi orang yang benar-benar membutuhkan.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال ( ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ) /رواه البخاري ومسلم/

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ) /رواه البخاري ومسلم/

Apabila minta-minta itu dilakukan hanya satu kali, tampaknya seluruh umat Islam memakluminya, lebih-lebih untuk pembangunan sarana ibadah. Tapi bila dilakukan secara terus-menerus hingga target pembangunannya selesai, menimbulkan pejumlah pertanyaan dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

 1. Bagaimanakah hukum meminta-meminta kepada masyarakat umum untuk menghimpun dana guna membangun sarana ibadah dan pendidikan, seperti masjid dan madrasah serta pondok pesantren?

2. Apakah ada perbedaan hukum antara:
a. minta-minta untuk pembangunan sarana wakaf dan sarana milik perseorangan atau milik sekelompok orang tertentu?

b. minta-minta yang hanya dilakukan satu kali atau beberapa kali hingga target pembangunan yang tingkat kebutuhannya dharuri selesai dan minta-minta yang dilakukan secara terus-menerus hingga berkembang pada tahap-tahap pembangunan berikutnya?

c. meminta sumbangan biaya pembangunan kepada pemerintah atau perusahaan besar dan meminta kepada perorangan?
3. Bagaimanakah hukum “upah” bagi sukarelawan yang umumnya sebesar 20 % dari pendapatannya?
 
–          KOMISI MAWDU’IYAH
1. Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Presiden Dan Kepala Daerah
Deskripsi Masalah

Memilih pemimpin dalam syariat Islam hukumnya adalah wajib, atas petunjuk Al-Quran (QS Al-Nisa’: 59) dan sunnah Rasulullah Saw. Al-Mawardi mengawali pembahasannya mengenai pembentukan kepemimpinan (imamah) bahwa kepemimpinan itu dibentuk untuk melanjutkan kepemimpinan Nabi guna memelihara agama dan menyiasati dunia. Atas dasar sedemikian agungnya kepemimpinan tersebut, maka hukum memilih pemimpin itu fardhu kifayah, dalam pengertian bahwa kewajiban memilih pemimpin itu berlaku bagi seluruh umat Islam yang memiliki hak pilih atau setiap umat Islam yang memiliki hak pilih wajib menggunakan hak pilihnya itu.

Akan tetapi pada umumnya pelajaran politik yang diterima mayoritas umat Islam Indonesia seirama dengan pemahaman para politisi kita bahwa memilih pemimpin itu hak setiap warga negara, sehingga tidak bisa disalahkan orang yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum maupun pilpres dan pilkada.

Ketidaktahuan umat akan persoalan pemilihan pemimpin dikacaukan oleh gerakan para tim sukses para calon dengan berbagai cara hingga mereka terpengaruh untuk memilih calon yang dipropagandakan. Para calon pun tidak tinggal diam menunggu dipilih semata-mata, melainkan mereka mempromosikan diri dengan bebrbagai cara, memperlihatkan seluruh sisi positif kehidupannya, bahkan dilebih-lebihkan, serta mengobral program dan janji.

Oleh karena itu tampaknya perlu diberikan pembelajaran politik kepada umat Islam agar memiliki pemahaman yang benar tentang penggunaan hak pilihnya. Dengan menguraikan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana makna kewajiban memilih pemimpin dalam konteks pilkada dan pilpres?
2. Bagaimana pengertian bahwa memilih pemimpin itu wajib dan bagaimana implikasi dari kewajiban tersebut?
3. Bagaimanakah cara menentukan pilihan dengan benar, mengingat para calon dan pemilihnya telah terkotak-kotak sedemikian rupa?
4. Semua calon mempunyai ambisi untuk menang, sementara Rasulullah saw. melarang kita meminta suatu jabatan?
5. Bagaimana sikap kelompok yang calon dukungannya kalah?
 
2. Pranata Sosial Dalam Islam (Haji, Zakat, Dan Wakaf) Dan Pengembangannya
Deskripsi Masalah

Haji dan zakat merupakan rukun Islam yang pelaksanaan dan pengelolaannya melibatkan kekayaan umat yang sangat besar. Secara kelembagaan Kementerian Agama RI merupakan lembaga yang paling tepat sebagai penyelenggara, karena kementerian ini merupakan satu-satunya kementerian yang menangani bidang agama. Akan tetapi Kementerian Agama bidang garapannya terlalu banyak sehingga kurang fokus atau urusan lainnya menjadi terbengkelai. Penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia sering diidentifikasi mengalami sejumlah persoalan yang merugikan para jamaah, sehingga berbagai pihak menghendaki agar ke depan penyelenggaraannya diserahkan kepada swasta. Dilihat dari aspek bisnisnya penyelenggaraan ibadah haji sangat menggiurkan karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Justru dari aspek bisnis inilah wacana swastanisasi penyelenggaraan ibadah haji mengemuka.

Demikian juga, zakat yang selama ini dikelola oleh swasta dan terbukti menjadi lahan bisnis keagamaan yang sangat potensial. Adapun wakaf meskipun dari aspek bisnis selama ini dipandang tidak menjanjikan keuntungan sebesar penyelenggaraan haji dan zakat. Tapi konsep wakaf yang apabila digali dan dikembangkan dengan menggalakkan wakaf tunai, maka ke depan wakaf juga menjanjikan potensi sangat besar sebagai Baitul Malnya umat Islam Indonesia.

            Oleh karena itu, tampaknya pelu dibentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang menangani zakat, haji, dan wakaf, agar lebih fokus dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan terkait.

  1. Bagaimanakah gambaran potensi ekonomi umat yang dapat digali melalui pengelolaan haji,zakat, dan wakaf?
  2. Bagaimanakah pelembagaan pengelola haji, zakat, dan wakaf yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat?

3. Metode Memahami Al-Quran ala ASWAJA
Deskripsi Masalah

Di kalangan genarasi muda Muslim muncul kelompok yang memiliki semangat dan komitmen luar biasa dalam mengembangkan dan menampilkan  Islam ke permukaan. Tentu saja hal tersebut patut mendapat apresiasi baik dari berbagai pihak lainnya. Akan  tetapi sejalan dengan perkembangan tersebut, muncul pula sikap arogansi keagamaan, seperti merasa paling benar dalam memahami Alquran, menyepelekan dengan berbagai tuduhan negatif kelompok lain yang tidak sejalan dengan pemahamannya, menampilkan prilaku ekslusif dari muslim lainnya, bahkan ada yang berani mengkafirkan yang tidak sejalan dengan kelompoknya.

Hasil penelitian terhadap perkembangan tersebut menyimpulkan bahwa di antara penyebabnya adalah pemahaman Alquran tanpa metodologi yang benar.  Ada yang mamahami ayat secara parsial, yakni mengeneralisasi makna ayat tanpa dihubungkan dengan ayat lain yang membatasi atau memberinya konteks. Ada yang memahaminya tanpa memperhatikan kaidah bahasa Arab, dan ada yang berani mereduksi redaksi ayat karena kepentingan kontekstualisasi ayat. Cara-cara tersebut tentu saja akan menghasilkan pemahaman yang aneh dan nyeleneh. Maka timbulah beberapa pertanyaan:

  1. Apakah semua orang bisa mengakses pada Alquran untuk mencari jawaban dan mengembangkan pemahamannya (melalui terjemah Alquran)?
  2. Babagaimana cara yang baik dan benar dalam mengkaji dan mengembangkan pemahaman Alquran ala ASWAJA?
  3. Bagaimana panduan yang sederhana bagi generasi muda dalam memahami dan mengaktualisasikan Alquran dari terjemah agar mereka terhindar dari kesalahan patal dalam memahami dan mengamalkannya?

4. Merebaknya Pandangan Dan Praktek Sekuler
Deskripsi Masalah

Pandangan sekuler telah mendapat kecaman yang keras dari berbagai kalangan ulama dan cendekiawan, baik kalangan kampus maupun pesantren. Akan tetapi sejalan dengan kecaman tersebut, kenyataan-kenyataan yang mempraktekkan pandangan tersebut tetap berjalan tanpa hambatan, bahkan tak jarang mendapat  sambutan yang lebih semarak. Pemisahan masalah politik, sosial, seni, budaya, pendidikan dan lain sebagainya dari ketentuan-ketentuan agama yang bersifat komprehensif dan integrative masih tetap dominan.

Pertanyaan yang menjadi pembahasan :

  1. Apa yang dimaksud dengan pandangan sekuler?
  2. Apa bahaya pandangan tersebut bagi orang muslim dalam mengembangkan kehidupannya?
  3. Bagaimana hukum pandangan sekuler dalam pandangan ajaran Islam?

 
5. Skularisme Dalam Dunia Pendidikan
Deskripsi Masalah

Dalam dunia pendidikan, baik milik Pondok Pesantren maupun di luar pesantren, pandangan sekuler memiliki intensitas pengaruh yang sangat dalam. Bisa jadi kegalauan dunia pendidikan dewasa ini, akar permasalahannya terletak pada pandangan dasarnya yang bersifat sekuler. Pemisahan ilmu agama dan ilmu-ilmu umum masih sangat nyata, sehingga pengembangan nilai moral (agama) hanya menjadi tugas guru agama, sedangkan ilmu-ilmu umum dinetralkan dari muatan nilai yang lebih substansial.  Adanya seruan dan perlunya islamisasi sains adalah akibat langsung dari pengembangan ilmu yang sekuler.  Disadari atau tidak, pendidikan sekuler ini terlah dikembangkan di Indonesia sejak masa penjajahan sampai sekarang. Sayangnya, sebagian orang Muslim kurang menyadari  keberadaan dan  bahayanya. Berkaitan dengan hal itu pertanyaannya adalah :

1. Konsep atau teori apa saja yang dikembangkan dalam dunia pendidikan sehingga mengakibatkan pendidikan menjadi  sekuler?
2. Apa saja bahayanya bagi pengembangan kepribadian muslim ?
3. Solusi apa yang dapat diberikan oleh konsep-konsep Islam bagi pengembangan pendidikan agar tidak bersifat sekuler?
 
– KOMISI QANUNIYAH
1.Mengkaji Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Lahir Di luar Perkawinan.
Deskripsi Masalah

Pasal 43 (ayat 1) Undang-undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berkenaan dengan permohonan uji materi undang-undang oleh penyanyi dangdut Machica Muchtar (Hj. Aisyah Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim) dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, ayat ini dinilai bertentangan dengan ayat 28b dan 28d UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Keputusan tersebut mengejutkan dan mengundang reaksi seluruh ulama. Akan tetapi reaksi tersebut tidak bisa mengubahnya. Yang perlu dikritisi dalam kesempatan ini adalah bahwa dalam kajian fiqh Islam seluruh fuqaha sepakat bahwa ”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, persis seperti bunyi pasal 43 (ayat 1).

Kondisi itu menimbulkan masalah dan pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana pengertian dan efektifitas putusan Mahkamah Konstitusi N0. 46/PUU-VIII/2010?

2. Bagaimana kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945 dan sejauh mana pengaruhnya terhadap keberadaan Undang-undang yang diuji?

3. Bagaimana redaksi pasal 43 (ayat 1) UU No. 1 TH 1974 setelah dimaknai oleh MK tersebut?
2.      Mengkaji Ulang Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185
Deskripsi Masalah

Dalam ketentuan fiqh warits yang telah lama dikenal dan dilaksanakan di kalangan Aswaja adalah bahwa cucu terhalang oleh anak, sehingga apabila salah seorang di antara anak meninggal sebelum si pewaris maka anak-anaknya (cucu-cucu pewaris) tidak dapat menggantikan posisinya, melainkan terhalang (mahjub). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 (ayat 1) menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Ayat 2-nya menyatakan, “Bagian waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti.”

Sementara di masyarakat Islam pelaksanaan hukum warits ini berbeda-beda yang terkadang menyebabkan konflik keluarga. Oleh karena itu perlu ditegaskan jawaban terhadap pertanyaan:

1. Bagaimana sebenarnya kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam secara yuridis?
2. Bagaimana kedudukan cucu dari anak yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris?
3.      Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi   Dan Transaksi Elektronik.
Latar Belakang.

Era globalisasi saat ini telah mempermudah hubungan atau interaksi manusia yang dapat mempersingkat jarak dan waktu dimanapun berada. Entah itu berupa informasi elektronik maupun transaksi elektronik. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait penggunaan teknologi tersebut, pemerintah belum lama ini mengesahkan aturan yang melindungi informasi dan transaksi elektronik. Perlindungan atas informasi dan transaksi elektronik tersebut diatur dalam suatu undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pemanfaatan Teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi infornasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan social, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi  peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Perkembangan dan kemajuan teknologi ini menimbulkan beberapa masalah yang belum terangkum dan dampak dari perundang-undangan ini. Oleh karena itu perlu dipertanyakan masalah yang berkaitan dengan itu:

  1. Pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum menampung beberapa kebutuhan dan perkembangan hukum serta kenyataan  yang ada di masyarakat, seperti ………………
  2. Bahwa tidak semua informasi dapat dikategorikan dan atau masuk pada lingkup informasi elektronik
  3. Perbuatan hukum transaksi elektronik seringkali menjadi alat transaksi yang menyimpang dari  jual-beli (muamalat) yang sebenarnya.

 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Latar belakang.

Informasi  merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infornasi Publik, menyatakan bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan , baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan formal sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik, sedangkan informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelengaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undng nomor 14 tahuyn 2008 serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian  atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  sumbangan masyarakat dan /atau luar negeri.

Permasalahan :

  1. Belum maksimalnya setiap infomasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
  2. Belum terlaksananya setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
  3. Belum terbentuknya Komisi Informasi di setiap Kota/Kabupaten, dalam rangka penyelesain sengketa informasi publik.

Rekomendasi :

  1. Dibentuknya Komisi Informasi disetiap Kota/Kabupaten, untuk penyelesaian sengketa informasi publik
  2. Dilakukannya sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada setiap lembaga yang terkait dan kepada setiap pengguna informasi publik secara maksimal untuk menekat prosentasi terjadinya sengketa informasi publik.

Itulah, masalah-masalah yang akan dibahas pada Musyawarah Kerja Wilayah PWNU Jawa Barat di Pondok Pesantren Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan bisa membantu para peserta Mukerwil mempersiapkan materi pada waktunya nanti. Dan menghasilkan pembahasan dan jawaban yang sesuai dengan pedoman ajaran Islam. Karena hasil pembahasan ini ditunggu oleh masyarakat untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Segenap staf redaksi “Nahdliyatuna” mengucapkan selamat melaksanakan Mukerwil! Semoga sukses dan senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT. Amin

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.