Meniru Kenegarawanan Nabi Muhammad SAW.

219

Dr. Nurrohman, MAOleh : Dr. Nurrohman, MA (Penasihat LBM PW NU Jawa Barat, Dosen PPS UIN SGD Bandung)
Fakta bahwa Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan juga sebagai pemimpin masyarakat di Madinah, saya pikir, tidak bisa dibantah. Oleh karena itu, pada saat Montgomery Watt menulis buku Muhammad Prophet and Statesmen (Muhammad, Nabi dan Negarawan) umat Islam pada umumnya tidak keberatan. Masyarakat Madinah yang plural di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, memang layak disebut Negara.  Sebab seperti yang sering dikemukakan oleh para ahli tata Negara, masyarakat yang dipimpin Nabi ini, memenuhi syarat disebut Negara sebab mengandung  unsur: wilayah, pemerintahan, kedaulatan  dan juga pengakuan dari “Negara” lain.

Sebagai masyarakat yang plural, penduduk Madinah ada yang Muslim dan yang non-Muslim. Bagi yang Muslim, kepercayaan mereka kepada kepemimpinan Muhammad berakar dari dua sumber, pertama, karena posisinya sebagai Rasulullah dan kedua , karena kepribadian dan kepemimpinannya yang adil dan dapat dipercaya ( amanat). Bagi non Muslim yang tidak percaya Muhammad sebagai Rasulullah, kepercayaan mereka kepada Muhammad tentu bukan karena kerasulannya, tapi karena kepribadiannya atau dalam bahasa sekarang track record-nya sebagai orang baik yang bisa dipercaya untuk memimpin bangsa. Kelompok non-Muslim percaya bahwa Muhammad bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana untuk semua. Apakah kepercayaan rakyat Madinah kepada beliau menjadikan beliau otoriter ? Tidak, Muhammad bukan type pemimpin yang otoriter. Beliau amat sadar akan fungsinya sebagai rasul, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai kepala Negara.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin masyarakat, beliau tidak segan-segan berkonsultasi, bermusyawarah dengan berbagai pihak, termasuk menerima saran dan kritik.  Oleh karena itu beliau mengajak rakyat dan pemuka Madinah untuk bersama-sama menyusun  aturan atau hukum dasar yang akan dijadikan pijakan bersama. Pijakan yang dalam sejarah dikenal dengan nama Mitsaq Madinah itu bisa disebut sebagai kontrak sosial, konstitusi, atau Piagam Madinah.

Ada beberapa butir yang terkandung dalam kontrak itu, seperti kewajiban semua pihak untuk membela siapapun, tanpa membedakan agama, suku atau ras, yang mengalami penganiayaan atau didzalimi,  kewajiban semua pihak untuk sama-sama membela Negara serta adanya jaminan kebebasan beragama. Salah satu pasal menarik yang bisa mengilhami kontroversi seputar hubungan agama dan  Negara adalah pasal 23 dan 42 Piagam Madinah yang mengatakan bahwa penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Muhammad saw. Pasal ini menarik karena, bagaimana mungkin non Muslim yang tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, mau menyelesaikan perselisihannya dengan menggunakan ketentuan Allah?

Pasal ini menurut saya, hanya bisa dijelaskan kalau kita menyadari bahwa ketentuan Allah atau ajaran Islam memang ada yang terkait dengan akidah, ibadah dan muamalah.  Oleh karena itu ketentuan Allah itu tentu maksudnya bukan ketentuan Allah yang terkait aqidah dan ibadah tapi yang terkait dengan muamalah. Atau kalaupun menyangkut akidah dan ibadah tentu bukan inti keyakinannya dan bentuk ritualnya tapi relasi sosialnya. Kalau tafsir seperti ini yang kita ambil, maka sebenarnya tidak ada yang aneh.  Bukankah sekarang ini juga banyak non Muslim yang menjadi nasabah Bank Syari’ah atau Bank Muamalah? Untuk menjadi nasabah Bank Muamalah, seseorang tidak harus menjadi Muslim atau Mukmin terlebih dahulu.

Pertanyaannya sekarang, apakah pasal 23 dan 42 Piagam Madinah yang mencerminkan supremasi syari’at mesti diadopsi dalam konstitusi Indonesia? Dengan memperhatikan latar belakang dan sejarah penyusunan konstitusi baik “konstitusi” Madinah maupun konstitusi 1945, menurut hemat saya, kata kuncinya justru ada di tangan non-Muslim sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah. Sebab, bagi Muslim, syari’at Islam sebagai landasan etik dan moral itu sudah melekat pada dirinya sebagai orang yang beriman.  Diundangkan atau tidak diundangkan oleh Negara, umat Islam, dimanapun mereka berada, sebenarnya sudah terikat secara moral dan etik kepada norma-norma yang terkandung dalam syari’at Islam. Perbedaan di antara mereka sebatas pada perbedaan tafsir atau madzhab fiqh yang dipilihnya. Inilah yang oleh guru besar filsafat hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati, Prof. Juhaya S. Praja, dipopulerkan dengan istilah teori kredo.

Teori inilah yang menjelaskan mengapa umat Islam, di mana pun mereka berada, cenderung menghindari berzina, minum alkohol, menggunakan atau mengkonsumsi  narkoba, berjudi dan mencuri. Kesadaran semacam ini bahkan sudah lama melekat dalam tradisi Jawa, dengan larangan madon, minum, madat, main dan  maling.   Oleh karena itu, menurut hemat saya, menjadi keliru bila “supremasi syari’ah”  kemudian dijadikan komoditi politik atau alat untuk memaksakan norma syari’at melalui instrument Negara apalagi untuk memaksakan keyakinan tertetu kepada orang lain.  Para pemimpin bangsa, founding father kita , menurut saya , sudah tepat pada saat mereka melepaskan tuntutannya untuk memasukkan Piagam Jakarta dalam konstitusi Indonesia, karena adanya keberatan dari pihak non-Muslim. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, acuan umat Islam adalah konstitusi atau UUD 1945 yang telah disepakai bersama. Umat Islam di Indonesia tidak perlu memformalkan Indonesia menjadi Negara Islam, karena kalau dilihat dari substansi hukum dasar dijadikan acuan bersama, Indonesia sudah Islamy.

Wallahu a’lam bi al shawab
Cipadung, 30 September 2013

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here