Laporan Kegiatan MWC NU Pacet

408

Dalam rangka memupuk dan menumbuhkembangkan keshalehan ritual dan keshalehan sosial serta lingkungan, pada tanggal 7 – 9 Juni 2012 MWCNU Kec. Pacet mengadakan rangkaian acara sebagai berikut; Peringatan Isra Mi’raj, Tabligh Akbar, Istighosah, Bakti Sosial Khitanan Masal dan Parade Budaya Nahdlatul Ulama. Dengan tema :Menanamkan Keshalehan, Kepedulian Sosial dan Spiritual  Dalam Memaknai Hakikat Shalat.

Pada hari kamis (7/6) dilaksanakan Khitanan Massal di Puskesmas Jalan Cagak dan di Yayasan An-Nur Maruyung dengan jumlah “pengantin sunatan masal” (demikian sebutan anak-anak yang dikhitan disini) 17 anak. Sebetulnya khitanan masal ini direncanakan/disiapkan untuk minimal 26 anak dari 13 Desa (2 anak per Desa). Namun karena masih ada beberapa kekurangan dalam hal komunikasi dsb akhirnya yang terkumpul adalah 17 anak. Meskipun demikian, jumlah itu sudah lebih dari 50 % dari yang direncanakan, dan acara inipun Alhamdulillah berlangsung dengan sukses, lancar dan meriah.

Hari jum’at (8/6) panitia melakukan berbagai persiapan untuk acara berikutnya. Sampai pada hari sabtu (9/6) acara dimeriahkan mulai dari pagi-pagi berkeliling membawa pengantin sunatan dengan menaiki delman. Kemudian acara dibuka di lapang bola volley oleh pengurus MWCNU Kec. Pacet, selain itu turut hadir pula perwakilan dari pengurus PCNU Kab. Bandung, IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat, dll. Tidak ketinggalan, yang paling memeriahkan, juga adalah Pagarnusa Kec. Pacet.

 Kemudian pada malam harinya (9/6) dilanjutkan dengan Tabligh Akbar dalam rangka Memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad saw. yang diisi oleh dua orang Kiai, yaitu : KH. Abdul Muhyi (Ajengan Geledeg) dari Tasikmalaya dan KH. Habib Ali Bahar dari Jakarta.

Acara Tabligh Akbar berlangsung sampai sekitar jam 2 dini hari. Meski terbilang cukup lama, namun para mustami’in tetap antusias dan semangat karena di sela-sela Tabligh Akbar tersebut ada penampilan-penampilan Marawis, Qosidah Tradisional dan Hadroh dari Jakarta yang menarik untuk disimak.

Pada kesempatan itu KH. Abdul Muhyi atau yang terkenal dengan julukan Ajengan Geledeg (saking kerasnya suara beliau ketika berceramah) memberikan amanat/point penting kepada para jama’ah agar selalu berupaya menjaga keistiqomahan diri dalam mendirikan shalat lima waktu yang merupakan modal amal ibadah yang sangat penting. Karena shalat akan menjadi penentu diterima atau tidaknya amal-amal ibadah lainnya. Shalat juga merupakan salah satu identitas yang nyata bagi seorang muslim yang benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Selain itu beliau juga memberikan Taukid atau penguatan kepada warga Nahdliyyin agar senantiasa kukuh dan yakin terhadap kebenaran ajaran ahlussunnah waljama’ah yang diajarkan oleh para ulama Nahdliyyin.

Sementara itu, KH. Habib Ali Bahar menekankan tentang esensi dari ibadah shalat menuju insan yang shaleh secara ritual dan sosial. Banyaknya para pejabat yang korup adalah salah satu bukti nyata tidak adanya keseimbangan antara intelektualitas seseorang dengan keshalehannya secara ritual dan kurangnya penghayatan terhadap esensi ibadah yang ia lakukan.

Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A’raf : 179 :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

“Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.”

Selanjutnya, untuk menjawab beberapa masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Pacet umumnya Indonesia, Lembaga Bahtsul Masail Pacet pada tanggal 18 Juni 2012 di Mesjid Al-Hilman Maruyung mengadakan pertemuan dengan hasil sebagai berikut:

Masalah Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )

Ada beberapa bantuan yang berasal dari pemerintah untuk masyarakat ataupun lembaga/organisasi. Diantaranya: Bantuan Operasional Sekolah, Hibah dan Bansos.

Secara Definitif Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non  personalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai  beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis (Juknis) Menteri Pendidikan Nasional. ( UU. No. 22 Thn 2011, Pasal 1 ayat 21)

Kemudian dalam realisasinya ada  mekanisme,  Juklak dan Juknis  serta  syarat yang ditentukan yang dibuat oleh pemerintah agar penggunaan dana bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalah gunakan,

Bagaimana persfektif  Fiqih tentang  alokasi BOS  tersebut ?
KH. Abdul Ghani mengutarakan bahwa dalam Kitab Al-Asybah Wa an-Nazhaa’ir li al-Suyuthiy  halaman 83 dikemukakan  Qaidah Fiqhiyah dan Qawl Imam al-Syafi’i :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ): مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيُّ مِنْ الْيَتِيمِ

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahata”
“Imam al-Syafi`iy berkata: Kedudukan peminpin di mata rakyat sama halnya kedudukan wali terhadap Yatim”.
Berdasar  qaidah tersebut, muncul beberapa hal yang menjadi pendapat Bahstul Masail MWC NU Pacet  yaitu :

BOS, dilihat dari mekanisme yang berlaku pada peyaluran (tasharruf) dana tersebut tidak termasuk pada Hibah dalam konteks  fiqih, tetapi lebih pada wakalah, dengan penjelasan, sebagai berikut :

  1. Pemerintah diidentikkan sebagai Muwakkil,  yang menganggarkan  bantuan  dan mendistribusikan BOS  baik dari APBN ataupun APBD.
  2. MoU, adalah Sebagai  ‘Aqad Wakalah (akad tertulis  yang diniati/akad kinayah).
  3. Kepala sekolah diidentikan sebagai Wakil,  yang  mengelola  dana BOS secara transparan dan akuntabel, sesuai alokasi yang telah ditentukan  sebagaimana dalam Juklak dan Juknis BOS.
  4. Penggunaan  dana tersebut dialokasikan pada 13 item sesuai dengan yang tertera pada Pedoman BOS (atau Perpu). Dalam 13 item tersebut ada beberapa transaksi yang dilakukan wakil seperti akad Jual beli, sewa menyewa dan juga ada upah.

Apakah Dana BOS  atau hibah dan Bansos Bisa Dipakai untuk kegiatan yang tidak sesuai Juklak dan  Juknis ?

Dilihat dari mekanisme dan peruntukannya,  maka hal  tersebut melanggar, tapi kalau dilihat dari aspek kemanfaatan dan kebutuhan yang sangat mendesak boleh saja, meskipun  tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis tetapi  masih  pada koridor  peruntukan organiasasi/lembaga penerima bantuan, bukan kepentingan pribadi, seperti  halnya alokasi bos 20% untuk pemabayaran personalia/gaji pendidik   ternyata lebih dari 20%  bahkan sampai 80% (karena 20% tidak cukup bahkan sangat kurang sekali), hal itu sah sah saja,   atau contoh lain seperti  Hibah pemerintah untuk RKB (ruang Kelas Baru) ternyata  sebagian dipakai untuk bangunan WC dengan alasan sangat  dibutuhkan  keberadaannya, maka ini juga boleh. Berbeda kalau ada pe-rekayasa-an laporan yang sengaja  dimanipulasi dan dilakukan untuk kemanfaatan atau keuntungan pribadi, ini jelas tindakan yang tidak amanah dan tanggung jawab.

Kiai Kholis Ma’mun Selaku Pimpinan Bahtsul Masail menegaskan: “Yang terpenting adalah amanah  dan tanggung jawab dari Muwakkil  dalam membelanjakan Bantuan tersebut baik Hibah, BOS ataupun Bansos, karena pada dasarnya  apapun amanah  yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan  digunakan bukan pada tempatnya, maka itu adalah sebuah kebathilan“.

 Kontributor liputan: Ahmad Syahid

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here