Koperasi dalam Persfektif UU No.17 tahun 2012

206

Oleh H. Saepuloh, M.Pd Wakil Ketua PW Pergunu Jawa Barat.

awisKedudukan koperasi dalam perekonomian Nasional dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33, memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi  ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjalanannya koperasi mengalami pasang surut seiring dengan pergantian Undang-Undang mulai dari UU No. 12 Tahun 1967, diganti dengan UU No. 25 Tahun 1992 dan sekarang dengan UU No. 17 tahun 2012.

Mengenal Koperasi
Dalam UU No. 17 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi dilarang memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota; bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.
Koperasi primer dibentuk oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi dan koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer.
Koperasi memperoleh badan Hukum dengan pengesahan Akta yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan koperasi. Keterangan tersebut memuat sekurang-kurangnya:

  1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan
  2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat.

Partisipasi Anggota
Anggota koperasi memiliki peran sebagai pemilik dan pengguna.  Sebagai pemilik, maka anggota koperasilah yang menentukan arah dan kebijakan umum koperasi dalam Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh pengurus. Rapat anggota tersebut harus dihadiri oleh pengurus, pengawas dan anggota koperasi.
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat anggota berwenang untuk menetapkan kebijakan umum Koperasi; mengubah Anggaran Dasar; memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus; menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi; meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing; menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha; memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota, dengan syarat: tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
Pengawas bertugas untuk mengusulkan calon Pengurus; memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota. Selain itu pengawas berwenang untuk menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus; memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.
Pengurus dipilih dari dan diangkat dalam rapat anggota, atas usul pengawas. Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota, dengan syarat mampu melaksanakan perbuatan hukum; memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi; tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
Pengurus bertugas untuk mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; mendorong dan memajukan usaha Anggota; menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota; menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien; memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
Permodalan Koperasi
Koperasi indonesia bukan merupakan kumpulan modal melainkan sebagai badan usaha. Walaupun koperasi tidak menutamakan modal, akan tetapi modal tersebut dibutuhkan untuk pengorganisasian, pemenuhan/penyediaan fasilitas-fasilitas, pelaksaan usaha dan membelanjai para anggota untuk berproduksi.
Sumber modal koperasi terdiri dari setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi, Hibah, modal penyertaan; modal pinjaman dan/atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai  Anggota dan tidak dapat dikembalikan. Sedangkan sertifikat modal diterbitkan oleh Koperasi dan harus dibeli oleh anggota dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok. Sertifikat modal dapat dipindah tangankan kepada nggota lain dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 
Referensi:

  • UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperaisan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here