Hubungan Agama dan Negara Menurut Al-Ghazali

190

Dr. Nurromhan, MAOleh : Dr. Nurrohman, MA

Al-Ghazali, merupakan salah satu tokoh Sunni dalam menggambarkan hubungan antara agama dan kekuasaan seperti dua kembar yang lahir dari satu perut ibu dengan menyatakan sebagai berikut “al-dinwa al-mulk, tauamani mitslu akhawaini wulida min bathnin wâhidin[1]

Dalam menjelaskan fungsi nabi dan raja al-Ghazali menyakatan bahwa Allah SWT memilih dari Bani Adam, dua kelompok manusia. Pertama, para nabi yang ditugasi untuk memberikan penjelasan kepada para hamba-Nya tentang dalil-dali luntuk beribadah kepada-Nya. Kedua, para penguasa atau raja yang bertugas untuk melindungi hamba-Nya agar tidak saling menyerang atau bermusuhan dan agar mereka bisa diikat dalam ikatan kebersamaan guna mencapai kehidupan yang baik di dunia melalui kebijaksanannya. Dan agar mereka bisa hidup dalam derajat yang lebih mulia. Itulah sebabnya, para penguasa sebenarnya merupakan bayangan Allah di bumi-Nya. Hendaknya dimengerti bahwa orang yang telah diberi derajat penguasa oleh Allah dan dijadikan bayangan-Nya wajib disayangi, ditaati dan tidak ditentang. Allah berfirman : Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah , taatilah Rasul-Nya dan uli al-amri di antara kamu. (QS. Al-Nisa ayat 59). Hendaknya orang yang dianugerahi kemampuan agama (ulama) mencintai rajanya dan mengikuti perintahnya dan hendaknya menyadari bahwa Allah-lah yang telah menganugerahi kekuasaan kepadanya. Allah menganugerahi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya sebagaimana disebutkan dalam fiman-Nya:  tuti al-mulka man tasyâ’ wa tanziu al-mulka man tasyâ wa tuizzu man tasyâ wa tudzillu man tasyâ biyadika al-khair innaka ala kulli syaiin qadîr.(QS Ali Imran ayat 26)[2]

Perbedaan fungsi antara pemimpin agama dan pemimpin politik juga dijelaskan oleh al-Ghazali dalam kitabnya Ihyâ Ulûm al-Din. Di situ ia membagi siyasah [3](politik) menjadi empat bagian.  Pertama politik tertinggi yakni politiknya para nabi. Para nabi dalam politiknya berusaha mengurus dan mengendalikan kaumnya dalam bidang yang umum maupun dalam bidang yang khusus, dalam aspek yang lahir maupun aspek yang batin.  Kedua, politiknya para khalifah, para raja dan sultan, mereka mengurus dan mengendalikan rakyatnya dalam bidang yang khusus maupun yang umum tapi terbatas pada aspek lahiriyah saja tidak pada aspek batin atau spiritual. Ketiga, politiknya para ulama, mereka sebagai pewaris agama dari para nabi bertugas mengendalikan dan mengurus masyarakat pada aspek batin atau spiritual saja tidak pada aspek lahir. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan atau untuk mencegah. Keempat politiknya para al-wu’âd (juru dakwah) , mereka hanya mengurus aspek batin atau spiritual dari masyarakat umum. [4]

Jadi meskipun antara agama dan kekuasaan saling berhubungan, al-Ghazali dengan jelas membedakan antara fungsi ulama atau pemimpin agama dan fungsi penguasa atau raja.  Raja punya tugas menegakkan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya.  Penegakkan keadilan ini amat ditekankan oleh al-Ghazali sehingga beliau menyatakan bahwa penguasa yang zhalim hanya akan meracuni rakyat dan karenanya kekuasaannya akan jatuh. Sebaliknya penguasa yang adil akan langgeng kekuasaannya meskipun ia seorang kafir. Beliau mengutip sabda nabi yang berbunyi al-mulku yabqâ maa al-kufri wa la yabqâ maa al-zhulmi.[5]

Al-Ghazali memperkuat pendapatnya dengan argumen historis. Menurutnya orang Majusi berhasil menguasai dunia selama empat ribu tahun melalui kerajaan yang mereka bangun. Kelanggengan kerajaan mereka disebabkan mereka memperlakukan rakyatnya secara adil dan memperlakukan rakyatnya tanpa diskriminasi. Agama mereka tidak membolehkan perbuatan zhalim dan khianat sehingga mereka memakmurkan negerinya dengan adil dan memperlakukan rakyatnya juga dengan adil.  Itulah sebabnya dalam sebuah khabar Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud a.s. agar jangan mencaci maki penguasa ‘ajam (non muslim atau non Arab) karena mereka telah memakmurkan dunia dan telah memberikan pemukiman kepada hamba-Ku. [6]

Perbedaan fungsi antara pemimpin agama dan pemimpin politik juga tampak pada definisi siyasah yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin. Menurut Ibnu Abidin siyasah adalah upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menunjukan mereka ke jalan yang bisa menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Siyasah itu dari para Nabi secara khusus dan umum baik zhahirnya maupun bathinnya dan dari para pemegang kekuasaan (sulthan dan raja-raja) khusus pada urusan lahiriyah dan dari para ulama, khusus dalam urusan bathiniyah. [7]

Dari penjelasan diatas, apa yang telah digagas oleh para pendiri Republik Indonesia ini sudah benar dalam arti , bahwa antara ulama dan umara sama-sama penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara namun diantara keduanya, memiliki fungsi atau tugas yang berbeda. Pandangan al-Ghazali tentang penguasa non-Muslim juga cocok dengan kondisi Indonesia, dimana konstitusi Indonesia memperlakukan semua warga negara dengan perlakuan yang sama tanpa membedakan agama, ras, warna kulit atau suku.  Semua warga negara punya hak untuk dipilih menjadi pejabat publik. Bagi pejabat publik, yang penting bukan agama yang diyakininya, tapi bagaimana ia bisa berbuat adil kepada seluruh rakyatnya.


[1] Al-Ghazali, al-Tibr al-Masbûk,hlm.50.
[2]al-Ghazali, al-Tibr al-Masbûk, hlm.43.
[3]Siyasah dalam pandangan al-Ghazali ialah : istishlâhu al-khalqi wa irsyâdihim ilâ al-tharîq al-mustaqîm al-munjiyyi fi al-dunya wa al-âkhirat.Lihat Ihya Ulum al-Din,jilid I, hlm.13
[4]al-Ghazali, Ihya Ulûm al-Dîn, Kairo,jilid I. al-Masyhad al-Husaini,tt.,hlm.13.
[5]al-Ghazali , al-Tibr  al-masbûk , hlm.43. Boleh jadi pendapat seperti inilah yang mengilhami sebagian negeri muslim mengambil kebijakan untuk memisahkan urusan agama dari urusan politik.
[6]Ibid.,hlm.44.
[7]Ahmad Fathi Bahansi, al-Siyâsah al- Jinâ’iyah Fi al-Syarî’ati al-Islâmiyyah, Mesir, Mathba’ah Dar al-Arubah , hlm.61. Dan lihat juga A.Djazuli,Pengantar Fiqh Siyasi, Diktat, IAIN Bandung, 1982, hlm.2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here