Dinamika (Politik) Hukum Zakat

223

Oleh: Harry Yuniardi (Abdi Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Ketua LTN NU Kab. Bandung; Sekretaris MUI Kab. Bandung)
Salah satu ibadah filantropis yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah zakat. Berdasarkan penelitian Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB), yang didanai oleh IRTI-IDB, potensi zakat nasional mencapai angka Rp 217 trilyun atau 3,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Besarnya potensi dana zakat tersebut, ternyata memicu timbulnya tarik-menarik kepentingan dari berbagai pihak terkait. Ia menjadi primadona bagi para pengelola dana zakat yang mengorganisir pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jika dipetakan secara sederhana, terdapat dua “kubu” yang berkepentingan dalam pengorganisiran dana zakat, yaitu organisasi bentukan pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) di satu sisi, dan organisasi swasta, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) di sisi lain. Perspektif dikotomis ini terejawantahkan begitu saja sejalan dengan lahirnya undang-undang yang mengatur peran masing-masing dalam wilayah yang sama.

Legislasi Pengelolaan Zakat
Dahulu kala, sebelum semenarik sekarang, pada tahun 1951 melalui Surat Edaran Kementerian Agama No. A/VII/17367, dengan tegas dinyatakan bahwasanya Negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan saja. Pada tahun 1968 atas saran Departemen Keuangan, Kementerian Agama menerbit peraturan No. 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ), serta No. 5 tentang Pembentukan Baitul Mal sebagai pengumpul zakat yang selanjutnya disetor kepada BAZ. Namun aturan tersebut ditunda pelaksanaannya melalui Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 1969, berdasar seruan dari Presiden.
Sejak saat itu, pelaksanaan zakat di masyarakat, umumnya muzaki memberikan secara langsung kepada para mustahik, kecuali dalam moment tertentu berlangsung pengorganisiran zakat fitrah secara temporer. Baru pada tahun 1999 menjadi tonggak sejarah dalam dunia pengelolaan zakat di Indonesia. Pada tahun itu, Pemerintah bersama DPR menyetujui lahirnya UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 581/1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
Lahirnya serangkaian aturan tersebut, dinilai sebagai titik kulminasi atas proses taqnin dan tanzhim (legislasi) hukum Islam bidang zakat menjadi hukum Positif dengan tujuan sebagai upaya penguatan kelembagaan pengelola zakat serta optimalisasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang berorientasi kemaslahatan umat. Dalam pada itu, BAZ dan LAZ berada dalam level relasi sejajar, tidak menempatkan salah satunya sebagai leading sector. Hal ini diperjelas oleh Keputusan Menteri Sosial No. 19/1998 yang memberi wewenang kepada masyarakat penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS.
Dibandingkan dengan BAZ, LAZ tampak lebih berhasil memanfaatkan peluang dari UU No. 38/1999. Ini terjadi setidaknya karena tiga faktor, yaitu:  Pertama, LAZ relatif terbebas dari birokrasi dan kepentingan politik pemerintahan, sementara BAZ seolah terjebak di antara kepentingan politis aparatur pemerintah; Kedua, LAZ tidak dapat bergantung pada siapapun kecuali pada dirinya. Ini memaksa pengelola LAZ untuk tampil lebih agresif, kreatif dan adaptif demi menjamin kehidupannya. Sementara itu, secara keseluruhan BAZ melihat pegawai negeri sebagai captive market-nya. Ia hanya bersandar kepada dukungan instruksi kepala daerah dalam upaya pengumpulan zakatnya, sehingga terkesan pasif; Ketiga, masalah kepercayaan publik. BAZ berangkat dari posisi yang lebih sulit dibandingkan LAZ. Pengelolaan zakat sebelumnya yang tercarutmarutkan, sedikit banyak sangat berpengarus terhadap kepercayaan dari para muzaki. Meskipun telah memperbaiki kinerja, label pemerintah pada BAZ tetap menimbulkan tantangan tersendiri.
Namun ketika ditimbang lebih lanjut, sejatinya kekuatan BAZ terletak pada dukungan struktural dan akses terhadap organ pengawasan daerah, dan kekuatan LAZ terletak pada kreatifitas dan fleksibilitas kemampuan beradaptasi. Sedangkan kelemahan BAZ tiada lain karena faktor rigidnya birokrasi pemerintahan, dan kelemahan LAZ terletak pada kecenderungannya yang tidak koordinatif. Dari plus minus tersebut, seandainya antara BAZ dan LAZ dapat saling merajut benang, maka akan tercipta sebuah sinergi dahsyat yang berujung pada optimalisasi pengelolaan potensi dana zakat secara maksimal.
Amandemen UU No. 38/1999   
Ketika potensi zakat telah terbaca sedemikian besar (realisasi saat ini ratusan milyar dapat terkumpul dalam rentang satu tahun), muncul pula pretensi bahwasanya masyarakat belum memperoleh manfaat secara signifikan atas pengelolaan zakat. Serta kebutuhan akan pengaturan pengelolaan zakat yang komprehensif demi tercapainya tujuan pengelolaan zakat di Indonesia. Di samping itu pendistribusian dana zakat yang dianggap kurang tertata dan cenderung sporadis, karena masing-masing organisasi pengelola zakat seperti berjalan sendiri-sendiri. Maka muncullah ide amandemen terhadap undang-undang pengelolaan zakat.
Berangkat dari itu, pada tanggal 25 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani UU No. 23/2011 sebagai payung hukum baru pengelolaan zakat, menggantikan UU No. 38/1999. Secara eksplisit tujuan dari undang-undang baru tersebut adalah untuk mendongkrak dayaguna dan hasilguna pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di Indonesia. Karena itu pengelolaannya harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syariat Islam serta harus memenuhi asas-asas amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabel.
Namun yang terbaca oleh masyarakat, undang-undang tersebut isinya lebih ke arah sentralisasi pengelolaan zakat nasional oleh Pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), subordinasi LAZ kepada BAZNAS, kesewenang-wenangan dalam perizinan pengelolaan zakat oleh Pemerintah, serta “kriminalisasi” terhadap amil zakat tidak berizin, yang kesemua itu berakibat termarjinalkannya peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat.
Judicial Review UU No. 23/2011
Menyikapi ekses dari UU No. 23/2011, beragam reaksi muncul dari berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat dan berujung pada pengajuan judicial review atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh sekitar 25 LAZ yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz). Setelah lebih dari setahun sejak pengajuan permohonan, persisnya tanggal 16 Agustus 2012, baru pada tanggal 28 Februari 2013 diperoleh putusan serta dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2013 dengan identitas putusan No. 86/PUU-X/2012.
Kesimpulan dari putusan tersebut adalah: Pertama, syarat izin pengelolaan zakat bersifat alternatif, tidak mesti terdaftar sebagai ormas Islam, melainkan dapat berbentuk badan hukum, bahkan amil tradisional (perkumpulan orang,  perseorangan tokoh umat Islam/alim ulama, atau pengurus mesjid/mushalla) di wilayah yang belum terjangkau BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat kepada pejabat berwenang; Kedua, pengawas syariat dapat bersifat internal atau eksternal; Ketiga, Amil tradisional dapat melakukan pengelolaan zakat meski tanpa izin, dan bebas kriminalisasi sepanjang telah memberitahukan kegiatan pengelolaannya kepada pejabat yang berwenang.
Walhasil, melalui momen tahun baru hijriah ini, dengan semangat hijrah yang berorientasi gerak ke arah lebih baik, semoga para pengelola zakat di Indonesia mampu memegang amanah sebaik-baiknya, sehingga cita utama zakat sebagai media pengentasan kemiskinan, dapat direalisasikan secara maksimal. Amiin!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here