DICARI CALEG ASWAJA!

434

logoTidak terasa rangkaian pesta demokrasi akan segera sampai pada pemilihan umum, walaupun aktifitas politik sebenarnya bukan hanya pemilu, tapi momen itulah yang banyak menarik perhatian dan melibatkan masyarakat banyak. Menyikapi rangkaian agenda politik tersebut Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi berbasis massa yang memiliki faham ahlussunnah waljama`ah (aswaja), sudah mengambil sikap yang tegas yaitu kembali ke khittah, yang secara sederhana berarti bahwa NU sebagai ormas, tidak terlibat langsung dengan politik praktis. Namun demikian NU tidak bisa hanya berpangku tangan menyaksikan aktifitas politik praktis begitu saja, Prof. Kacung Marijan mengatakan, “Meski NU sudah menyatakan diri tidak berhubungan dengan politik praktis, namun NU tidak bisa begitu saja lepas dari dunia politik. Sebab bagaimanapun NU harus memikirkan nasib warganya yang akan menjadi objek kebijakan politik”.

Sikap Politik Warga NU

NU sebagai lembaga sebenarnya sudah memberikan pedoman dan rambu-rambu yang jelas tentang bagaimana warga NU berpolitik, yaitu hasil Muktamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta tentang Sembilan Butir Pedoman Politik NU. Disamping itu pendapat-pendapat lain bermunculan setidaknya dari tokoh NU sendiri.

Masih menurut Prof. Kacung Marijan, “Politik yang dimainkan NU tidak boleh sama dengan yang dimainkan partai politik. NU menggunakan politik tinggi, jika parpol selalu bekerja untuk merebut dan mempengaruhi kekuasaan, NU tidak boleh seperti itu. Politik NU hanyalah mempengaruhi kekuasaan, tanpa harus ikut-ikutan merebut kekuasaan, jika NU ikut-ikutan merebut kekuasaaan maka apa bedanya dengan partai politik. Dengan demikian NU harus bisa mempengaruhi kebijakan negara yang dapat menguntungkan warganya.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Kacung Marijan, Gus Mus (KH. Musthofa Bisri) menjelaskan tentang tiga konsep gerakan politik bagi warga NU, Pertama, Politik Kebangsaan, gerakan ini menekankan agar warga NU menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Nahdliyin harus berkeyakinan sebagai orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia. Kedua, Politik Kerakyatan. Bahwa orang-orang NU yang dipimpin oleh para ulama harus memiliki kepekaan terhadap umat, baginya alasan utama seorang alim disebut Kyai karena peka dan sikap kasih sayang terhadap umat. Ketiga, Politik Kekuasaan. Atau Politik Praktis, justru gerakan politik inilah yang banyak diminati orang NU, sehingga yang terjadi saling jegal dan saling nyalip dan yang menjadi korban adalah warga NU yang terombang-ambing kebingungan.

Kedua pendapat tokoh NU di atas yang saya tangkap merupakan bentuk penafsiran terhadap Sembilan Butir Pedoman Politik NU hasil Muktamar Krapyak, lalu bagaimanakah sikap politik kita sebagai Nahdliyin selama ini?

Apa Kabar Warga NU Kab. Bandung?

Nisbat di Kabupaten Bandung, ambil contoh dalam pemilu legislatif 2009 yang lalu, warga nahdliyin kab. Bandung ketika memilih orang-orang yang akan mewakilinya di Legislatif, seolah mereka “kapoekan” dengan tidak sedikit pun mempertimbangkan, apakah calon wakilnya yang dipilih itu memiliki faham aswaja atau tidak? Apakah calon wakilnya itu kelak jika terpilih akan memberikan perhatian kepada NU atau tidak? Itu semua tidak terhiraukan. Padahal logikanya, jika wakil yang dipilih itu tidak berfaham aswaja, maka sangat mustahil jika sudah duduk sebagai anggota legislatif, ia akan menyelaraskan kebijakan politiknya dengan faham aswaja.

Taruh lah, misal, ia memiliki faham aswaja, alias warga NU, bahkan aktifis NU, tapi apakah ia akan memberikan perhatian kepada NU? Karena secara realita, di banyak daerah, ketika ia sudah sukses menduduki jabatannya sebagai wakil rakyat, sama sekali ia tidak memiliki keberpihakan terhadap NU. Padahal, mau tidak mau, harus diakui bahwa kesuksesannya meraih jabatan tersebut, semata-mata karena dukungan warga nahdliyin lainnya. Sungguh sangat miris memperhatikan kenyataan tersebut.

Sebenarnya tidak terlalu susah mengidentifikasi, calon mana yang memiliki faham aswaja dan juga memiliki perhatian terhadap NU. Namun karena kurangnya sosialisasi (dalam bahasa sederhananya “silaturahmi”), maka calon-calon tersebut banyak yang berguguran akibat tidak dikenal oleh warga nahdliyin lainnya sebagai pemilik suara. Bukti nyata pada pemilu 2009, sebenarnya tidak sedikit calon legislatif yang berfaham aswaja, namun yang terpilih sedikit sekali, karena mereka kurang silaturahmi dengan Ormas NU, mereka lebih mengedepankan individu dan partai politiknya dari pada sebagai warga NU nya sehingga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung yang selamanya bersinggungan dengan warga Nahdliyyin tidak bisa mengarahkan pilihan warga nahdliyyin kepada caleg berfaham ahlussunah wal jama’ah.

Dan ketika anggota legislatif yang berfaham ahlussunah wal jama’ah terpilih dan menduduki kursi legislatif nyaris mereka tidak ada komunikasi yang baik dalam menentukan kebijakan yang menguntungkan warga NU, dan yang menjadi korban adalah nahdliyyin sendiri. Karena,  warga Nahdliyyin menentukan pilihan berdasarkan kepentingan “sesaat” dan “sedikit”, bukan atas arahan PCNU untuk kepentingan lebih besar dan jangka panjang. Sehingga anggota legislatif yang terpilih bergerak untuk kepentingan individu dan partainya. Oleh karenanya, NU mau berharap bagaimana kepada mereka?

Tapi alhamdulillah, sejalan dengan semakin intensifnya “silaturahmi” NU dengan calon legislatif berfaham Ahlussunah wal Jama’ah, satu sama lain sudah semakin paham akan posisi dan fungsinya dalam menjaga eksistensi aswaja di Kab. Bandung. Untuk itu, pada perhelatan Pemilu 2014 ini, merupakan ajang pembuktian, bagaimana pentingnya “silaturahmi” untuk menyukseskan program-program ke depan yang berbasis kepedulian terhadap aswaja. Target minimal setiap Dapil yang berjumlah 7 dapil dapat mengirimkan anggota legislatif ditambah dengan anggota legislatif yang berangkat ke DPRD I Jabar dan DPR RI yang akan memperjuangkan kepentingan Nahdliyyin Kabupaten Bandung, insya Allah bukan hal yang mustahil, jika jalinan “silaturahmi” tersebut benar-benar bisa terjaga dalam frame “jangan ada dusta di antara kita”.

Kyai Berpolitik?

Kyai sebagai bagian dari Nahdliyin dan panutan umat, sepak terjangnya senantiasa menjadi perhatian publik. Membicarakan kaitan Kyai dan politik praktis, bak cerita bersambung yang selalu ditunggu kisah lanjutanya, ketertarikan publik melihat sepak terjang Kyai di ranah politik mungkin disebabkan oleh citra keduanya, dunia politik praktis yang sudah kadung dicitrakan “kotor” dan dunia Kyai sebaliknya. Opini yang berkembang tentang keterlibatan Kyai dalam kancah politikpun beraneka ragam, setidaknya mengerucut kepada 3 opini: Pertama, karena citra politik dianggap kotor dan Kyai sebaliknya, maka Kyai harus bisa masuk di dalamnya mengajak mereka menjadi lebih baik (ladang dakwah), dengan alasan kalau yang kotor-kotor itu dibiarkan maka Kyai ikut berdosa karena berdiam diri melihat kemunkaran yang merajalela. Kedua, sebaiknya Kyai menghindari politik praktis, kalau Kyai masuk di dalamnya dikhawatirkan merusak citra Kyai yang maqam-nya bukan di dunia politik, bahkan banyak pesantren yang terbengkalai karenanya. Ketiga, sebaiknya sebelum Kyai berpolitik dikaji terlebih dahulu kemampuan dan medan yang akan dihadapi, jika memang dapat membawa kemaslahatan umat, berpolitik lebih baik dalam kondisi seperti ini, namun jika sebaliknya, justru malah nantinya terseret arus, maka sebaiknya kyai tidak masuk pusaran politik praktis.

Sekarang, momen itu tinggal satu-dua bulan ke depan, bagi kader-kader NU atau yang hanya “mengaku” kader NU, yang mau atau bahkan sudah menjadi politisi, maka semestinya lah untuk mengikuti petunjuk-petunjuk berpolitik yang sudah digariskan oleh para sesepuh NU, mari kita saksikan bersama bagaimana kelanjutan cerita bersambung itu. [Abu Hisam, dari berbagai sumber]

`Alâ kulli hâl, Wallâhul Muwafiq Ilâ Aqwamittharîq….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here