Calon Gubernur dan Motif "Principilism"

319
Wakil Ketua Pergunu Kab. Bandung

Penulis: Ahmad Ali Nurdin, Ph.D.  Dosen Agama dan Politik, Fakultas Ushuluddin dan Pasca Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Wakil Ketua Pergunu, Kab. Bandung.

Meskipun pemilihan gubernur Jabar baru akan dilaksanakan tahun depan, kondisi perpolitikan Jabar sudah mulai menghangat. Para bakal calon gubernur sudah mulai bergerilya mencari dukungan dengan mengunjungi pelosok tanah pasundan sambil mengumbar janji dan harapan kepada masyarakat jika terpilih.

 Dalam masyarakat yang demokratis, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Adalah hak setiap calon gubernur untuk berkampanye dan menyatakan dirinya sebagai orang yang paling pas untuk dipilih menjadi gubernur yang akan membawa Jabar menjadi provinsi yang bertambah maju dan rakyatnya bertambah makmur.

Karena jabatan gubernur adalah jabatan publik, maka seluruh warga Jabar berhak mengetahui program, visi dan misi seorang publik figur untuk menjadi gubernur.

Salah satu hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat dari publik figur pilihannya adalah motif yang mendorongnya untuk menjadi gubernur.

 Kurt Lewin (1951) dalam bukunya Field Theory in Social Science mendefinisikan motif sebagai kekuatan yang menggerakan seseorang untuk mencapai tujuan karena adanya ancaman atau kesempatan yang berhubungan dengan suatu nilai.

Karena nilai dan tujuan seseorang sangat bervariatif dan subjektif, maka motif setiap individu pun tentunya sangat bervariasi tergantung kepada setting sosial masyarakat yang mengitarinya dan kepentingan individu itu sendiri. Karena masing-masing calon gubernur mempunyai latar belakang yang berbeda-beda baik itu akademik, politik, dan kondisi sosial budaya yang mengitarinya, maka masyarakat harus jeli melihat motif masing-masing dari calon gubernur tersebut dengan melihat visi, misi dan program yang ditawarkannya.

Batson (2002) membedakan motif seseorang melakukan sesuatu, terutama dalam aktifitasnya berpartisifasi dalam urusan-urusan publik, kepada empat  macam yaitu egoism, altruism, collectivism, dan principlism. Pembedaan tersebut didasarkan pada perbedaan tujuan utama (ultimate goals) setiap individu dalam beraktifitas.

Motif pertama disebut egoism yaitu motif seseorang ikut berpartisifasi dalam kepentingan publik hanya untuk keuntungan pribadi, baik itu keuntungan materi atau status sosial. Jika seorang calon pemimpin hanya berkeinginan untuk mengejar keuntungan pribadi termasuk memperkaya dan ingin mengejar popularitas, maka calon pemimpin itu bisa kita cap sebagai calon pemimpin yang egois.

Kedua motif altruisme, yaitu motif seseorang berpartisifasi dalam urusan publik dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan seseorang selain dirinya sendiri karena simpati. Jika seorang calon pemimpin hanya ingin mensejahterakan seseorang selain dirinya karena merasa belas kasihan, maka calon gubernur itu masuk kategori ini

Motif ketiga dikenal dengan motif collectivism yaitu motif seseorang terlibat dalam urusan publik karena terdorong oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan group atau kelompoknya. Jika calon gubernur hanya ingin mensejahterakan keluarga , partai atau kelompok pendukung tertentu, maka dia termasuk calon gubernur dengan motif collectivism. Mensejahterakan kelompoknya tanpa menghiraukan penderitaan kelompok yang lain.

Keempat adalah motif principlism yaitu motif seseorang terlibat dalam urusan publik karena didorong oleh tujuan utama untuk menegakkan prinsif-prinsif moral universal seperti keadilan. Karenanya tak heran kalau para filosof moral menekankan pentingnya motif ini.

Dari keempat motif tersebut, nampaknya motif terakhirlah  yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan keinginan dari seorang calon pemimpin untuk memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak, kesejahteraan bersama dan nilai-nilai moral universal lainnya, diharapkan pemimpin tersebut mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat yang dipimpinnya.

Para filosof moral menolak motif altruisme karena motif yang hanya didasari oleh simpati, empati, atau kasihan, hanya bersifat konstan dan mudah berubah. Motif kolektifism juga di tolak karena terbatas atau terikat oleh kepentingan kelompok.

Jika masing-masing calon gubernur konsekuen dan teguh memegang motif principilism, bukan hanya slogan-slogan lips service ketika berkampanye yaitu siap memajukan kesejahteraan untuk semua kalangan tanpa memandang suku agama, kelompok partai pendukung dan kelompok simpatisan lainnya maka kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di tanah air ini bisa diharapkan.

Tetapi jika calon-calon pemimpin masa depan bangsa ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi (egoism), kepentingan simpati sesaat (altruism) dan lebih parah lagi hanya mementingkan kepentingan kelompoknya (collectivism), maka jangan diharap visi, missi dan program yang nampak manis, yang digembor-gemborkan selama berkampanye, akan menjadi kenyataan.

Semuanya tentu akan berpulang kepada individu masing-masing calon pemimpin tersebut. Motif jenis apakah yang tersirat ataupun tersurat dalam kampanye politiknya? Tapi, bukan berarti kita sebagai masyarakat kebanyakan tidak bisa memberikan sumbangsih pemikiran atau menjadi kelompok penekan bagi sang calon gubernur tersebut.

5 COMMENTS

  1. Sebagai warga NU tentu kita sepakat akan memilih calon yang mempunyai motif principilism, bukan karena uang atau sembako yang hanya cukup untuk satu atau dua hari sementara sengsara/melaratnya selama lima tahun.

    • Wios sing sabar Kang Bani Akhyar….
      Semua ada “perhitungannya”…..hehe
      Satukan Langkah!
      NU Tasikmalaya selalu mendukung….

  2. Bagea ka urang Tasik, nuju usum naon ayeuna di Tasik? Mangga urang jalin silaturahmi kanggo nanjeurkeun ajaran Islam Ahlussunah wal Jama’ah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here