HikmahTaushiyah

POLITIK DAN AGAMA

Dari berbagai definisi istilah “politik” yang ada, saya mengambil sarinya, yaitu bahwa politik adalah ilmu dan seni untuk meraih dan mengelola kekuasaan. Jadi, dalam hal ini, politik dikaitkan secara erat dengan kata ilmu, seni, dan kekuasaan. Politik adalah ilmu, artinya, politik adalah pengetahuan yang dibangun dengan metode ilmiah. Politik adalah seni, artinya, politik adalah pengetahuan yang dikelola dengan rasa.

Sebagai ilmu dan seni, politik itu ditujukan untuk meraih dan mengelola kekuasaan. Artinya, politik itu adalah tindakan manusia yang selalu berkaitan dengan kekuasaan. Setap kali kita berbicara tentang politik, berarti kita bicara tentang kekusaan.

Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kita adalah pemimpin (ra’in). Jika kita setuju bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki kekuasaan, maka setiap kita sejatinya memiliki kekuasaan. Di atas sudah disebutkan bahwa setiap kali kita berbicara politik, berarti kita bicara tentang kekuasaan, maka setiap kita sejatinya berpolitik. Dimana pun kita berada, apa pun peran yang kita mainkan, kita akan selalu berpolitik.

Dengan nalar di atas, dan dengan definisi politik di atas, maka tidak relevan kalau ada wacana pemisahan sebagian aspek hidup kita dengan politik, karena semua aspek hidup kita berkaitan dengan politik. Yang harus kita cermati adalah menempatkan “politik” dalam kedudukannya secara adil dan proporsional.

Bagaimana jika politik dikaitkan dengan agama? Pertanyaan ini akan saya jawab dengan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernah ada seorang khatib Jum’at yang membahas politik kenegaraan. Inti yang dia sampaikan adalah : Pertama, kita harus berpartisipasi dalam politik kenegaraan. Kedua, perbedaan pilihan dalam pemilu adalah biasa dan jangan sampai merusak persatuan (ukhuwah). Menurut saya, wacana politik yang dia sampaikan cukup bagus karena sangat mempertimbangkan kemaslahatan dan ukhuwah. Artinya, dia mampu menempatkan “politik” dalam tempatnya secara adil. Dia mampu menghubungkan agama dengan “politik” secara tepat. Terutama jika jama’ahnya terdiri dari berbagai ormas dan pilihan orientasi politik.

Contoh lain adalah dari seorang penceramah di sebuah masjid. Dalam ceramahannya dia mengemukakan bahwa partai tertentu telah banyak jasanya bagi negara dan umat, sedangkan partai yang lainnya adalah perusak negara dan umat. Kemudian dia mengisyaratkan agar memilih calon pemimpin tertentu. Menurut saya, wacana “politik” yang dia kemukakan tidak tepat dan adil. Dalam hal ini istilah “adil” diartikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya”. Apalagi jika mengingat kenyataan bahwa jama’ah sangat beragam dalam pilihan dan tingkat kedewasaan politiknya. Wacana tersebut kurang memperhatikan kemaslahatan dan akan membawa perpecahan dalam tubuh jama’ah.

Kita sering mengaitkan politik dengan dakwah. Banyak orang mengatakan bahwa berpolitik adalah bagian dari dakwah. Saya setuju dengan pendapat ini. Tetapi tentu dengan cara dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama. Dalam hal ini ada baiknya kita ingat kembali Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Di dalam ayat tersebut kita diharuskan berdakwah dengan hikmah dan mau’idhah hasanah. Menurut penulis, sang khatib Jum’at dalam contoh pertama di atas sudah memenuhi prinsip hikmah dan mau’idhah hasanah. Sedangkan sang penceramah, contoh kedua di atas, belum memenuhi prinsip tersebut.

Wallahu a’lam.

Tampilkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Close
Close
%d blogger menyukai ini: